Elite PDIP: Politik Melodramatik Ala SBY Ketinggalan Zaman

JawaPos.com - Ketua DPP PDIP Komaruddin Watubun ikut angkat bicara menanggapi keluhan dari Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Yakni terkait tudingan oknum aparat yang tidak netral dalam pilkada.

Presiden ke-6 Indonesia itu bahkan siap ditangkap apabila pernyataannya membuat pihak lain tidak senang.

Menurut Komarudin, era politik melodramatik yang biasa digunakan oleh SBY sudah berakhir dan ketinggalan zaman. Sebab, baginya, saat ini masyarakat Indonesia sudah paham.

“Politik agar dikasihani model SBY tersebut, publik sudah tahu, bahwa Pak SBY lebih dihantui oleh cara berpikirnya sendiri atas dasar apa yang dilakukan selama jadi Presiden,” ujar Komaruddin dalam keterangan tertulisnya, Minggu (24/6).

Komarudin lantas mempertanyakan kembali sikap SBY ketika pilpres 2009 silam. Kala itu SBY dinilainya pernah membujuk komisioner KPU dengan iming-iming tertentu. Sehingga, banyak yang dijadikan pengurus teras partainya seperti Anas Urbaningrum dan Andi Nurpati.

“Siapa yang dibelakang tim alfa, bravo dan delta yang dibentuk SBY, warga sipil kah? mengapa Antasari Ketua KPK dipenjara hanya karena mau mengusut IT Pemilu? siapa yang menggunakan dana APBN melalui bansos untuk keperluan pemilu? Siapa yang memanipulasi DPT tahun 2009? siapa yang gunakan intelijen untuk pilpres 2004 dan 2009?,” tanyanya kepada SBY.

Atas dasar itu, pihaknya meminta SBY untuk tak lagi menyamakan masa pemerintahan Jokowi dengan masa pemerintahannya. Pasalnya, apabila benar-benar ingin melakukan kecurangan, maka pada pilkada 2017 lalu dirinya telah menang mutlak.

“Kalau kami menggunakan alat negara, kami sudah menang mutlak dipilkada sebelumnya. Kami taat pada aturan main. Kami percaya rakyatlah yang menjadi penentu dalam pilkada, bukan alat negara," ujar Putra Papua tersebut.

Lebih lanjut, Komarudin menambahkan, dengan melihat semakin tajamnya serangan SBY ke Jokowi, pihaknya meyakini apa yang menjadi pikiran dari SBY bukan lagi kepentingan bangsa dan negara. Namun hanya kepentingan partai dan keluarganya semata.

"Lebih pada persoalan bagaimana AHY dan Ibas yang diklaimnya sebagai keturunan Majapahit, lalu begitu jago yang diusung di pilkada elektabilitas rendah, tiba-tiba salahkan penggunaan alat-alat negara," ucapnya.

"Daripada sibuk menyalahkan Pak Jokowi dan aparat negara, lebih baik Pak SBY buka-bukaan terhadap apa yang sebenarnya terjadi pada pilpres 2004 dan 2009," pungkasnya.