PKS Prihatin Pemerintah dan KPU Ngotot Gelar Pilkada Serentak 2020

JawaPos.com - Anggota Komisi IX DPR, Kurniasih Mufidayati meminta pemerintah tidak memaksakan untuk melaksanakan pilkada serentak tahun 2020 ini. Usulan itu, mengingat situasi pandemi Covid-19 yang belum mereda. Bahkan pada Sabtu (19/9) penambahan kasus harian covid-19 kembali memecahkan rekor dengan kasus positif sebanyak 4.168.

"Saya prihatin dengan pemerintah dan KPU yang sampai saat ini tetap akan melaksanakan pilkada serentak pada Desember," ujar Mufida kepada wartawan, Senin (21/9).

Mufida menilai, memaksakan melaksanakan pilkada pada saat pandemi belum mereda, sangat berisiko tinggi. Pasalnya, dalam kegiatannya akan banyak kerumunan yang berpotensi menimbulkan penularan Covid-19.

"Apalagi dalam aturan pelaksanaannya masih membolehkan kampanye dalam bentuk konser musik yang pastinya akan menimbulkan kerumunan dan sangat sulit menerapkan protokol kesehatan," katanya.

Dia menambahkan, pada saat pendaftaran calon saja sudah banyak terjadi pelanggaran protokol kesehatan. "Beberapa calon pasangan kepala daerah yang akan maju juga terkonfirmasi positif," tambahnya.

Politikus PKS ini juga mendukung penuh pernyataan yang disampaikan PBNU yang meminta pemerintah untuk menunda pilkada serentak karena darurat pandemi. Dirinya berharap ormas-ormas besar lain maupun organisasi profesi dan civil society juga mengeluarkan pernyataan yang sama untuk menolak pelaksanaan pilkada serentak.

"Saya akan mengajak koleganya di parlemen dan parpol untuk meminta pemerintah menunda pelaksanaan pilkada serentak 2020," ungkapnya.

Mufida menegaskan, memaksakan pelaksanaan pilkada serentak sangat berpotensi meningkatkan penularan dan membuat berbagai upaya mengendalikan penyebaran Covid-19 yang saat ini dilakukan berantakan lagi. "Beban tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan akan semakin berat di tengah semakin banyak dokter dan tenaga kesehatan lain yang berguguran," ungkapnya.

Mufida minta para elite politik di pemerintahan mengesampingkan kepentingan politik dengan memaksakan pelaksanaan pilkada di tengah tragedi kemanusiaan dan kesehatan yang sedang terjadi.‎

https://www.youtube.com/watch?v=yt89Q7CygZo