Khawatir Polarisasi, Mendagri Ingin Pemilu 2024 Digelar April 

JawaPos.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengusulkan agar pencoblosan di Pemilu 2024 bisa dilaksanakan para bulan April atau Mei. Usulan tersebut berbeda dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang memilih pencoblosan Pemilu 2024 pada tanggal 21 Februari.

"Kami mengusulkan hari pemungutan suaranya dilaksanakan pada bulan April seperti tahun-tahun sebelumnya. Atau kalau masih memungkinkan Mei 2024," ujar Tito dalam rapat Komisi II DPR RI, Kamis (16/9).

Tito menjelaskan, pemungutan suara Pemilu akan berdampak ke mulainya tahapan Pemilu. Misalnya Pemilu dilakukan pada  Februari 2024 maka kurang lebih tahapan Pemilu dimulai pada sekitar bulan Januari 2022.

Kemudian, jika Pemilu dimulai lebih awal maka akan berdampak polarisasi, stabilitas politik dan keamanan, serta eksekusi program pemerintah pusat dan daerah.

"Ini akan berdampak pada polarisasi, stabilitas politik keamanan, eksekusi program pemerintah daerah dan lain-lain, bukan hanya pusat tapi juga daerah karena semua terdampak," katanya.

Karena itu, mantan Kapolri ini meminta agar Komisi II DPR bisa memberikan waktu tambahan mengenai keputusan waktu pencoblosan di Pemilu 2024 mendatang.

"Kami meminta agar penentuan waktu pemungutan waktu 2024 diputuskan dalam rapat kerja dengan Komisi II dan para penyelenggara di rapat berikutnya sebelum reses selesai," ungkapnya.

Selain itu, Tito juga meminta agar Komisi II DPR bersama dengan KPU, Bawaslu dan DKPP bisa mengelar pertemuan terlebih dahulu sebelum memutuskan tanggal pelaksanaan Pemilu 2024.

"Dalam kurun waktu ini pemerintah akan segera melaksanakan rapat internal kementerian lembaga dan pihak terkait lainnya. Setelah itu rapat dengan tim konsyiering yang ada perwakilan KPU Bawaslu dan kemudian DPR komisi II khususnya untuk melakukan exercise untuk menentukan waktu pemungutan suara," pungkasnya.