alexametrics

Protes Perbaikan Permohonan

Dalil Pihak Capres 02 Sebanyak 180 Halaman
15 Juni 2019, 14:13:27 WIB

JawaPos.com – Hakim konstitusi butuh waktu empat jam untuk menuntaskan sidang pendahuluan sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK) kemarin (14/6).

Tim kuasa hukum pasangan capres 02 selaku pemohon cukup lama membacakan permohonan setebal kurang lebih 180 halaman. Sementara itu, KPU selaku termohon dan kuasa hukum paslon 01 sebagai pihak terkait menyatakan keberatan dengan hal tersebut.

Keberatan yang disampaikan KPU dan tim 01 berkaitan dengan adanya perbaikan permohonan yang disampaikan pemohon. Sebab, dalam hukum acara diatur bahwa tidak ada perbaikan bagi permohonan sengketa pilpres. Sejak awal KPU hanya menyiapkan jawaban bagi permohonan yang diajukan pada 24 Mei lalu.

Sidang yang dimulai pukul 09.05 itu dua kali diskors. Pertama, saat menjelang waktu salat Jumat pukul 11.15. Kedua, pukul 14.45, setelah KPU meminta tambahan waktu untuk mengajukan saksi dan bukti ekstra. Sebab, KPU juga harus menjawab permohonan hasil perbaikan yang dibacakan tim 02.

KPU pun sempat menginterupsi dua kali saat tim kuasa hukum pasangan capres 02 membacakan permohonan. Itu bentuk protes atas dibacakannya perbaikan permohonan. Namun, hakim melarangnya. “Tidak ada interupsi,” ucap Ketua MK Anwar Usman.

Ketua Tim Hukum Prabowo-Sandi, Bambang Widjojanto saat sidang Pendahuluan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat (14/6). (Dery Ridwansah/JawaPos.com)

Kuasa hukum KPU Ali Nurdin saat diberi kesempatan mengatakan bahwa yang disampaikan tim 02 berbeda dengan permohonan sebelumnya. “Apa yang dibacakan memuat posita (dalil) dan petitum (tuntutan) yang sama sekali baru,” ujarnya. Karena itu, pihaknya menyatakan keberatan karena jawaban yang diserahkan ke MK pun tidak terkait dengan perbaikan permohonan.

Senada, kuasa hukum pasangan capres 01 Yusril Ihza Mahendra meminta hakim mempertegas posisi permohonan itu. Sebab, hal tersebut juga berkaitan dengan keterangan yang akan disampaikan timnya selaku pihak terkait. “Kiranya bisa diambil keputusan, permohonan mana yang akan dipakai. Kami bingung mengacu yang mana,” ucapnya.

Protes tersebut sempat membuat hakim jengkel. Hakim konstitusi Suhartoyo meminta para pihak berhenti mempersoalkan perbaikan permohonan yang diajukan tim 02. Termohon punya dasar formal aturan, pemohon punya dasar pada pernyataan juru bicara MK yang dianggap memungkinkan mereka mengajukan perbaikan. “Itu semua serahkan kepada mahkamah untuk menilai,” tegasnya.

Suhartoyo tidak membantah bahwa hingga sidang dimulai, permohonan yang diberi cap register hanya yang pertama. Namun, permohonan kedua pun juga telah disampaikan kepada setiap pihak sebagai bentuk transparansi. Hakim mempersilakan termohon dan pihak terkait menyampaikan keberatan tersebut dalam jawaban yang akan disidangkan Selasa pekan depan. Juga, mempersilakan pihak-pihak tersebut untuk bersikap apakah akan mengabaikan dalil-dalil pemohon atau tidak.

Setelah sidang, Ketua KPU Arief Budiman menyatakan bakal menjawab dalil-dalil pemohon. Meski, menurut dia, permohonan tersebut tidak bisa masuk ke sidang. Jawaban itu sebagai bentuk penghormatan atas proses persidangan. “Tapi, KPU sebetulnya ingin mengatakan bahwa kami keberatan atas adanya perbaikan permohonan itu,” terangnya.

Ketua KPU Arief Budiman selaku pihak termohon mengikuti sidang perdana PHPU, sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK). (MIFTAHULHAYAT/JAWA POS)

KPU akan mengecek lebih lanjut apakah jawaban-jawaban yang akan diberikan juga memerlukan saksi. “Apakah cukup mendatangkan dokumennya saja atau harus mendatangkan orangnya,” lanjut mantan komisioner KPU Jatim itu. Khususnya saksi dari KPU provinsi dan kabupaten/kota.

Senada, Komisioner KPU Hasyim Asy’ari menjelaskan bahwa hampir semua yang dibacakan pemohon relatif baru. Banyak yang substansinya berubah dari permohonan pertama. Disinggung soal tudingan pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif, Hasyim mengaku bingung di mana letak pelanggarannya. “Kalau ada pelanggaran sebanyak itu, kok nggak lapor Bawaslu, nggak ada putusan Bawaslu,” ucapnya.

Begitu pula dengan tudingan penggelembungan suara. Menurut Hasyim, sepanjang proses rekapitulasi tingkat nasional bisa dikatakan tidak ada keberatan mengenai penghitungan suara pilpres. “Kalau mereka punya dasar dari bawah, apakah di TPS, PPK, kabupaten/kota, provinsi, pasti akan jadi soal di tingkat nasional,” lanjut mantan komisioner KPU Jateng itu.

Persidangan kali ini merupakan panggung bagi tim 02 selaku pemohon. Sidang kemarin hanya mengagendakan pembacaan permohonan pemohon. Selama hampir tiga jam, tiga pengacara 02 bergantian membacakan dalil yang diakhiri dengan petitum (apa yang dimohonkan). Mulai Bambang Widjojanto, Denny Indrayana, hingga Teuku Nasrullah.

BW -sapaan Bambang Widjojanto- menyatakan bahwa penetapan perolehan suara kedua paslon presiden dan wakil presiden oleh KPU tidak sah secara hukum. “Karena perolehan suara paslon 01 yang sebenarnya ditetapkan melalui cara-cara yang tidak benar, melawan hukum,” ujarnya. Atau setidak-tidaknya disertai dengan penyalahgunaan kekuasaan oleh capres petahana.

Pelanggaran yang terjadi, menurut BW, bersifat terstruktur, sistematis, dan masif. Menurut pemohon, seharusnya paslon 01 tidak mendapat suara sebanyak 85.607.362. Melainkan 63.573.169 suara atau senilai 48 persen. Sementara itu, suara paslon 02 tetap 68.650.239 suara atau 52 persen.

Tim 02 juga menyinggung posisi Ma’ruf Amin sebagai pejabat di dua bank syariah nasional. “Cawapres 01 tidak mengundurkan diri dari jabatan sebagai pejabat BUMN,” lanjut mantan pimpinan KPK itu. Dua bank syariah tersebut, yakni BNI Syariah dan Mandiri Syariah, adalah BUMN.

BW juga menyinggung sumbangan Jokowi pada dana kampanye 01 sebesar Rp 19,5 miliar dan barang senilai Rp 25 juta. Padahal, berdasar laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN), kekayaan Jokowi berada di angka Rp 50 miliar yang di dalamnya terdapat kas sebesar Rp 6 miliar.

Sementara itu, Denny Indrayana menyebut salah satu bentuk kecurangannya adalah penyalahgunaan kekuasaan sebagai petahana. “Kami mohon MK mendiskualifikasi paslon 01 atau paling tidak melakukan pemungutan suara ulang,” ujarnya. Yang jelas, MK harus lebih progresif. Tidak sekadar berkutat pada angka-angka semata.

Mahfud MD: Sidang tanpa Kejutan

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD. (HENDRA EKA/JAWA POS)

Mantan Ketua MK Mahfud MD angkat bicara soal sidang kemarin. Dia berkomentar lewat akun Twitter-nya. Menurut dia, sidang berjalan dengan baik. “Sidang berlangsung seperti biasa, tidak tegang, dan tidak ada kejutan,” kata dia.

Salah satu penyebabnya, pemohon, dalam hal ini Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno, tidak hadir dan menyerahkan sepenuhnya kepada tim kuasa hukum yang dikomandani BW. Berbeda dengan 2014, kala Prabowo hadir untuk memberikan pengantar.

Hal menarik dari sidang kemarin adalah fakta bahwa hampir semua permohonan yang disampaikan mengarah ke persoalan kualitatif. Dalam hal ini, tim hukum capres 02 fokus pada kecurangan pemilu. “Adu data C1 yang dulu dijanjikan kini tidak lagi ada,” katanya.

Editor : Ilham Safutra

Reporter : (byu/c10/c11/git)


Alur Cerita Berita

Lihat Semua
Close Ads