Jokowi Gagalkan Kenaikan BBM, HNW: Biar Dianggap Berpihak pada Rakyat

JawaPos.com - Tarik ulur kenaikan harga premium tengah menjadi perdebatan. Sejumlah pihak mempertanyakan adanya ketidakselarasan antara Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Terkait itu, Wakil Ketua Dewan Penasihat Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Hidayat Nur Wahid (HNW) pun mempertanyakan hal sama. Menurut petinggi PKS itu, tidak seharusnya terjadi kondisi gagal koordinasi antara presiden dengan menterinya.

"Ini juga satu hal yang aneh. Menurut saya harusnya tidak tersampaikan ke publik dalam artian menteri menaikkan, kemudian presiden menurunkan," ujar HNW di kompleks DPR RI Senayan, Jakarta Selatan, Kamis (10/11).

"Kok Menteri bisa menaikkan, kemudian bisa diturunkan (oleh Presiden) itu kan satu hal yang sangat janggal. Tidak memenuhi logika publik," sambungnya.

Atas keanehan itu, Wakil Ketua MPR RI itu menduga tarik ulur kenaikan premium ini hanya sebagai pencitraan pemerintah. Tujuannya tidak lain untuk menarik simpati rakyat.

"Bisa disimpulkan bahwa ini hanya untuk mengambil simpati rakyat agar beliau dianggap berpihak pada rakyat untuk kemudian menyelamatkan rakyat dari kesusahan kenaikan harga BBM dan lain sebagainya. Itu semua pencitraan," tegasnya.

Lebih lanjut, HNW meminta agar situasi ini tidak terulang kembali. Terutama di tengah bencana yang melanda wilayah Indonesia. 

"Menurut saya, ini hal yang tidak pantas untuk kemudian berlaku di tengah kondisi masyarakat yang diakui sebagai ekonomi lemah, apalagi daya belinya melemah dan apalagi di tengah gempa yang terus-menerus terjadi," tandasnya.