alexametrics

Desak Hapus Klaster Pendidikan di UU Cipta Kerja

Janji Dicoret, Ternyata Masuk Lagi
7 Oktober 2020, 10:49:49 WIB

JawaPos.com – Bukan hanya kalangan pekerja yang memprotes pengesahan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja. Para pegiat dunia pendidikan juga ramai-ramai menolak UU itu. Sebab, klaster pendidikan yang semula dijanjikan dihapus ternyata dimasukkan lagi.

Pengurus Persatuan Keluarga Besar Taman Siswa (PKBTS) Darmaningtyas menyatakan, seminggu sebelum UU Cipta Kerja disahkan, pemerintah dan DPR berjanji menghapus klaster pendidikan dalam UU tersebut.

”Nyatanya, janji itu tidak tulus dan penuh kebohongan,” cetusnya.

Klaster pendidikan memang tidak banyak dibahas layaknya klaster ketenagakerjaan. Klaster itu tercantum dalam paragraf ke-12 Pendidikan dan Kebudayaan, pasal 65. Dalam pasal 65 ayat 1 disebutkan, perizinan pada sektor pendidikan dapat dilakukan melalui perizinan berusaha. Kemudian, ayat 2 berbunyi: ketentuan lebih lanjut pelaksanaan perizinan pada sektor pendidikan diatur dengan peraturan pemerintah. Dalam UU Cipta Kerja, pengertian perizinan berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya. Definisi itu dimuat dalam pasal 1.

Baca juga: Tolak UU Cipta Kerja, Segera Ajukan Judicial Review ke MK

Tyas (sapaan Darmaningtyas) mengungkapkan, pasal tersebut sama saja dengan menempatkan pendidikan sebagai komoditas yang diperdagangkan. Apalagi jika melihat kembali UU 3/1982 pasal 1 tentang wajib daftar perusahaan. Pasal itu mendefinisikan usaha sebagai tindakan, perbuatan, atau kegiatan apa pun dalam bidang perekonomian yang dilakukan untuk memperoleh keuntungan atau laba. ”Jadi, kalau pelaksanaan perizinan pada sektor pendidikan dilakukan melalui perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam UU ini (Cipta Kerja, Red), berarti menempatkan pendidikan untuk mencari keuntungan,” keluhnya.

Menurut Tyas, hal itu sangat bertentangan dengan pembukaan UUD 1945 yang menyatakan bahwa salah satu tujuan negara adalah mencerdaskan bangsa. Kemudian dipertegas dalam pasal 31 UUD 1945 amandemen yang menyebutkan bahwa pendidikan merupakan hak setiap warga negara dan negara wajib membiayai, minimal sampai tingkat pendidikan dasar. Karena itu, Tyas berencana mengajukan judicial review (JR) ke Mahkamah Konstitusi. JR akan langsung dilakukan setelah UU ditandatangani presiden dan diumumkan di lembaran negara.

Pernyataan senada disampaikan Sekjen Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Heru Purnomo. Dia menyesalkan munculnya klaster pendidikan yang sebelumnya dijanjikan untuk dicabut. Terlebih, pada pasal 65 UU Cipta Kerja, pendidikan seolah ditempatkan sebagai komoditas perdagangan. ”Pendidikan bukan barang dagangan (komoditas). Pendidikan merupakan hak dasar yang wajib dipenuhi oleh negara,” tegasnya.

Baca juga: RUU Cipta Kerja Buka Ruang Penggunaan Tenaga Kerja Asing Lebih Banyak

Menurut Heru, ketika pendidikan menjadi komoditas, akan muncul pasar bebas pendidikan. Anak-anak dari kalangan ekonomi atas akan mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Sebaliknya, anak-anak dari kalangan keluarga kelas menengah dan bawah hanya mampu menjangkau pendidikan dengan kualitas rendah.

”Jika hal ini terjadi akibat lolosnya pasal 65 UU Cipta Kerja, negara berpotensi membentuk terjadinya bias kompetensi yang makin lebar,” ungkapnya. Bias kompetensi itu, lanjut dia, akan menumbuhkan kelompok orang yang berkompetensi tinggi dan linier dengan tingkat kesejahteraan. Sementara kelompok orang yang berkompetensi rendah akan linier dengan tingkat kesejahteraan rendah. ”Tentunya efek problem sosial akan makin bertambah,” sambungnya.

Tumpang-tindih UU

Potensi tumpang-tindih aturan yang berlaku setelah adanya UU Cipta Kerja sudah tercium kalangan pengamat sejak lama. Namun, mereka perlu memperbarui kajian kembali untuk melihat secara komprehensif pasal-pasal yang tumpang-tindih tersebut.

Pusat Studi Kebijakan dan Hukum (PSHK) adalah salah satu yang merasa perlu ada kajian lebih lanjut. Direktur Jaringan dan Advokasi PSHK Fajri Nursyamsi menyebutkan, pihaknya sudah beberapa kali mengeluarkan pernyataan dan hasil studi tentang masalah yang ada dalam regulasi itu sebelum disahkan menjadi UU. Antara lain, mereka menyoroti UMKM serta riset dan inovasi.

PSHK menemukan tiga poin yang tiba-tiba muncul. Semuanya terkait dengan pajak (selengkapnya lihat grafis). Tidak tertutup kemungkinan masih banyak pasal lain yang muncul mendadak. Misalnya klaster pendidikan yang semula hilang, tapi muncul kembali. ”Keseluruhan penambahan pasal di tengah jalan ini patut dipertanyakan, apa urgensi dan bagaimana para pemangku kepentingan terkait memberikan masukan,” tegasnya kemarin.

Baca juga: Pemerintah-DPR Setuju Pesangon PHK 25 Kali Upah di RUU Cipta Kerja

Di sisi lain, pengesahan omnibus law nyatanya memberikan sentimen positif terhadap pasar modal. Kemarin indeks harga saham gabungan (IHSG) finis di zona hijau. Meningkat 0,82 persen atau 40,45 poin di level 4.999,22.

Analis pasar modal Hans Kwee menilai omnibus law merelokasi aturan investor asing untuk masuk ke Indonesia. Selain itu membuka peluang bagi sektor properti dan konstruksi karena pembebasan lahan akan lebih jelas. Tak ayal, saham emiten properti dan konstruksi ikut terkerek naik. ”Pasar merasa positif karena aturan lebih jelas dan terbuka serta mengakomodasi keinginan investor. Perizinan cepat, upah buruh lebih terkendali,” ungkapnya kepada Jawa Pos kemarin.

Mengenai aksi demo, hal tersebut juga menjadi perhatian pasar. Tapi tidak memberikan sentimen berarti. Sebab, pasar memandang demo buruh sudah sering terjadi dan merupakan hal biasa. Menurut Hans, investor lebih berfokus terhadap produk omnibus law. Bagi mereka hal itu terlihat menguntungkan. ”Kita tidak bisa melihat aturan ini secara jangka pendek. Tapi jangka panjang untuk mendongkrak kembali perekonomian Indonesia,” ucap direktur Anugrah Mega Investama tersebut.

Keberadaan UU Cipta Kerja diyakini menjadi salah satu penopang pemulihan ekonomi 2021. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Febrio Kacaribu menyebutkan, pertumbuhan ekonomi RI saat ini cukup tertekan akibat pandemi Covid-19. ”Untuk bisa pulih pada 2021, UU Cipta Kerja menjadi satu modal. Karena pertumbuhan ekonomi 2020 semua komponen PDB, konsumsi, investasi, ekspor, semuanya negatif. Hanya (konsumsi) pemerintah yang positif,” ujarnya di Jakarta kemarin.

 

Saksikan video menarik berikut ini:

 

Editor : Ilham Safutra

Reporter : deb/dee/han/mia/c9/oni

Alur Cerita Berita

Lihat Semua


Close Ads