Partai Nasdem Minta Moeldoko Mundur dari KSP, Ini Alasannya

JawaPos.com - Ketua DPP Partai Nasdem Irma Suryani meminta Moeldoko untuk mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Kepala Staf Presiden (KSP). Hal ini dikatakan Irma lantaran Moeldoko telah terpilih sebagai Ketua Umum Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang, Sumatera Utara.

"Setelah ditetapkan sebaiknya Bapak Moeldoko mengundurkan diri saja dari KSP," ujar Irma kepada wartawan, Sabtu (6/3).

Irma mengatakan, perlunya Moeldoko mundur dari jabatan yang diembannya tersebut supaya Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak terseret dalam pusaran konflik Partai Demokrat. "Agar Presiden tidak terseret seret dengan masalah-masalah pribadi para pembantunya," katanya.

Baca juga: KLB Tak Penuhi 4 Syarat, SBY: Moeldoko Tidak Sah jadi Ketum Demokrat

Menurut Irma, sikap politik Moeldoko adalah urusan dan tanggung jawab pribadi. Sehingga tidak ada sangkut pautnya dengan Presiden Jokowi.

"Presiden tidak mencampuri urusan yang sifatnya pribadi dari para pembantunya, termasuk Pak Moeldoko," sebutnya.

Situasi di dalam Partai Demokrat merupakan masalah dan urusan internal partai yang tidak ada hubungannya dengan Presiden Jokowi dan Lembaga Kepresidenan. Sebagai institusi, Kantor Staf Presiden tetap menjalankan tugas profesional mengawal program-program strategis nasional.

"Saya yakin Presiden tetap menjunjung tinggi dan menghormati prinsip demokrasi, termasuk dalam relasinya dengan partai politik, dengan tidak mencampuri masalah internal partai," ungkapnya.

Irma juga mendoakan supaya Partai Demokrat bisa menyelesaikan masalah internalnya terkait dualisme kepengurusan antara Moeldoko dengan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). "Semoga Partai Demokrat dapat melalui semua dinamika politik ini dengan baik, karena sejatinya klausul tentang KLB juga diatur dalam AD/ART setiap partai politik," tuturnya.

Sebelumnya, kubu yang kontra terhadap AHY menyelenggarakan KLB di Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3). Hasil KLB adalah terpilihnya Moeldoko sebagai ketua umum periode 2021-2025.

Sementara AHY adalah Ketua Umum Partai Demokrat versi Kongres V 2020 di Jakarta. Kongres tersebut kala itu menetapkan AHY secara aklamasi sebagai ketua umum Partai Demokrat periode 2020-2025.

Saksikan video menarik berikut ini:

https://youtu.be/caXbt7B2st8