Mabes Polri dan Gubernur Sumut Klaim Tak Beri Izin KLB Partai Demokrat

JawaPos.com - Gubernur Sumut Edy Rahmayadi yang juga ketua Satgas Penanganan Covid-19 Sumut mengaku telah memerintah tim untuk mendatangi lokasi KLB. Tujuannya, mengecek ada atau tidaknya izin KLB Partai Demokrat di lokasi tersebut. Apalagi, saat ini masih masa pandemi Covid-19. Dilarang bagi siapa saja berkerumun di lokasi yang dapat menimbulkan klaster baru.

”Nanti saya cek kepada satgas. Kalau di satgas bilang tidak ada (izin), kita usir. Wartawan beri tahu itu, hei tidak ada kegiatan tak berizin di sini,” tegasnya menjawab wartawan di Medan Jumat (5/3).

Edy menyebutkan, ada atau tanpa perintah dirinya, Satgas Covid-19 Sumut wajib turun ke lokasi. Sebab, memutus mata rantai persebaran Covid-19 di Sumut sudah menjadi tugas satgas. ”Pasti (satgas) otomatis itu. Begitu dengar, datang. Satgas itu berkuasa. Wartawan pun perlu datang ke sana siapkan mobil,” katanya.

Edy menekankan, sikap tegas itu bukan berarti mendukung salah satu kubu, tetapi hanya menjalankan aturan agar pandemi Covid-19 di Sumut bisa teratasi. ”Saya bukan provokator ya,” ujarnya.

Dari Jakarta, Mabes Polri menegaskan tidak pernah mengeluarkan izin keramaian untuk penyelenggaraan KLB. ”Tidak keluarkan izin untuk acara,” ujar Kadivhumas Polri Irjen Argo Yuwono kemarin. Meski demikian, Argo tidak bisa memastikan soal kemungkinan membubarkan acara yang potensial membuat kerumunan tersebut.

Baca juga: KLB Deli Serdang Copot AHY dan SBY dari Pengurus Partai Demokrat

Argo menjelaskan, untuk protokol kesehatan, koordinasi dilakukan dengan Satgas Penanganan Covid-19 Sumut. ”Kami berupaya mencegah terjadinya konflik serta memastikan tidak terjadi pelanggaran hukum,” tuturnya.

 

Saksikan video menarik berikut ini:

 

https://youtu.be/caXbt7B2st8