Tes Seleksi ASN KPK Janggal, Pusako: Mana Ada Orang Dites Berkali-kali

JawaPos.com - Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Universitas Andalas, Feri Amsari mengkritisi tes seleksi pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang beralih status menjadi aparatur sipil negara (ASN). Feri menilai, tes seleksi tersebut terkesan janggal dan mengada-ada.

"Tes tidak sesuai dengan UU KPK yang baru, karena tidak terdapat ketentuan mengenai tes alih status. Keinginan tes lebih banyak dari kehendak pimpinan KPK melalui peraturan komisi. Sehingga secara administrasi bermasalah," kata Feri dalam keterangannya, Selasa (4/5).

Aktivis hukum ini memandang, tes seleksi pegawai itu pun sangat janggal. Hal ini terlihat dari adanya pertanyaan terkait FPI dan pendapat pegawai terhadap program pemerintah. Padahal pegawai KPK, tidak boleh secara etis berurusan dengan perdebatan politik.

"Mereka tidak boleh menunjukan dukungan atau tidak mendukung terhadap program pemerintah. Karena bisa saja program itu terkait kasus korupsi," ucap Feri.

Dia pun menilai, tes seleksi alih status menjadi ASN itu merupakan bentuk kezaliman dan kesewenang-wenangan penyelenggara. Karena selain dilakukan tidak terbuka, sebagaimana tes PNS lainnya, juga dilakukan berulang-ulang kepada pegawai.

Baca Juga: Reformasi ASN, Naik Pangkat Tiap Dua Tahun dan Usia Pensiun Ditambah

Baca Juga: KRI Nanggala-402 Tenggelam, AHY: 1 Nyawa Prajurit TNI Sangat Berharga

"Mana ada orang di tes berkali-kali seperti pegawai KPK. Apalagi tertutup, KPK kalah dengan lembaga lain tesnya hasilnya dibuka setelah tes berlangsung," sesal Feri.

Feri tak memungkiri, tes seleksi alih status menjadi ASN ini merupakan cara untuk mencoret figur-figur yang sedang menangani perkara mega korupsi. Dia menegaskan, para pegawai independen di KPK merupakan aset bagi pemberantasan korupsi di Indonesia.

"Orang yang menjabat di posisi internal penting bagi integritas KPK di masa depan," tegas Feri.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal KPK Cahya Harefa mengakui, pada Kamis (27/4) pihaknya telah menerima hasil tes wawasan kebangsaan dari Badan Kepegawaian Negara (BKN). Seleksi ini merupakan prosedur bagi setiap pegawai KPK untuk menjadi ASN.

"Pada tanggal 27 April 2021 bertempat di Kementerian PANRB, KPK telah menerima hasil Asesmen Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) dari Badan Kepegawaian Negara," ucap Cahya.

Dia menyampaikan, hasil tes itu merupakan penilaian dari 1.349 pegawai KPK yang telah mengikuti asesmen tes, sebagai syarat pengalihan pegawai KPK menjadi ASN. Hal ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara.

Cahya mengklaim, sampai saat ini hasil penilaian asesmen tes wawasan kebangsaan tersebut masih tersegel dan disimpan aman di gedung Merah Putih KPK. Dia berjanji akan mengumumkannya dalam waktu dekat, sebagai bentuk transparansi kepada seluruh pemangku kepentingan KPK.

"Kami menegaskan agar media dan publik berpegang pada informasi resmi kelembagaan KPK," tegas Cahya.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, puluhan pegawai KPK berpotensi tidak lolos tes wawasan kebangsaan sebagai syarat alih status pegawai menjadi ASN. Diduga sebanyak 75 pegawai tidak lolos tes tersebut.

"Sekitar 70-80 enggak lolos," ucap sumber internal.

Adapun nama-nama besar yang dikabarkan diberhentikan dari KPK antara lain penyidik senior KPK Novel Baswedan, Ketua Wadah Pegawai KPK Yudi Purnomo, Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi Herry Muryanto, Direktur Direktur Pembinaan Jaringan Kerja antar Komisi dan Instansi (PJKAKI) Sujanarko, Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi Giri Suprapdiono, seluruh kasatgas dari internal KPK, seluruh pengurus inti WP, serta puluhan pegawai KPK yang berintegritas