MUI: Perang Tagar Pilpres 2019 Banyak Mudaratnya

JawaPos.com - Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesii (MUI), Zainut Tauhid Sa'adi mengaku prihatin dengan kondisi kebangsaan akhir-akhir ini. Terutama soal gejala perpecahan bangsa.

"Kondisi seperti ini tidak sehat dan dapat mengancam keutuhan bangsa," ujar Zainut dalam keterangan tertulis yang diterima JawaPos.com, Senin (3/9).

Zainut lantas mencontohkan soal kegiatan kampanye pilpres. Kendati belum dimulai, namun perang opini, gagasan dan pernyataan sudah mulai ramai.

Baik di media sosial maupun dalam bentuk aksi pengerahan massa. "Semuanya itu atas nama kebebasan berekspresi dan hak untuk menyampaikan pendapat," jelas Zainut.

Sebagai negara demokrasi, setiap warga negara diberikan jaminan kebebasan oleh konstitusi untuk menyampaikan pikiran dan pendapat sepanjang sesuai dengan norma-norma kepatutan, etika dan peraturan perundang-undangan.

"Hanya yang perlu dipahami adalah hak asasi manusia (HAM) itu bukanlah kebebasan yang mutlak tanpa batas melainkan ada pembatasannya yaitu undang-undang," katanya.

Zainut menilai bahwa perang tagar antara #2019GantiPresiden dengan #Jokowi2Periode yang dilakukan oleh sejumlah orang memang tidak melanggar aturan dalam pemilu. Namun menurutnya hal tersebut tidak perlu dilakukan karena selain belum memasuki masa kampanye.

"Tidak elok, juga tidak produktif di tengah suasana suhu politik yang semakin memanas dapat berpotensi menimbulkan konflik. Sehingga kami menilai mudaratnya lebih banyak dari pada manfaatnya," jelas dia.

MUI mengimbau kepada semua pihak agar dalam menyampaikan ekspresi dan menyatakan pendapatnya, harus tetap mengindahkan nilai-nilai kesantunan, kepatutan, akhlakul karimah dan undang-undang."Serta tidak mengumbar rasa kebencian yang berpotensi merusak kerukunan bangsa," jelas dia.

Hendaknya semua pihak khususnya elit politik dapat menahan diri, mengedepankan etika politik yang berkeadaban. Artinya menampilkan rasa kebencian dan permusuhan yang dapat memecah belah bangsa Indonesia.

Kepada Umat Islam, MUI menyerukan agar tetap memelihara ukhuwah Islamiyah dan tidak terjebak dalam permusuhan dan pertentangan internal, yang dapat merusak tali silaturahmi.

"Jadikanlah perbedaan aspirasi politik sebagai rahmat untuk saling menghormati dan memuliakan agar ukhuwah islamiyah dan ukhuwah wathaniyah tetap terpelihara," ungkapnya.

Ikhtiar kepolisian untuk menjaga agar tidak terjadi konflik, gesekan dan ancaman perpecahan bangsa perlu diapresiasi. Hal itu karena sudah menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Untuk hal tersebut MUI meminta kepada aparat kepolisian untuk bertindak tegas, adil, transparan dan profesional.

Mengimbau kepada tokoh agama, ulama, kyai, habaib untuk ikut mendinginkan suasana, menenteramkan umat agar pesta demokrasi yang menjadi hajatan nasional bangsa Indonesia dapat berjalan dengan lancar, tertib, aman dan menggembirakan.

"Kami ingin mengingatkan bahwa tujuan Pemilu tidak hanya sekedar memilih dan mengganti presiden saja, tetapi lebih dari itu adalah membangun sebuah peradaban bangsa yang demokratis, maju, berdaulat, adil, sejahtera dan beradab," pungkasnya.