Viral 3 Skenario Kemenangan Prabowo-Sandi, BPN Pastikan Itu Hoax

JawaPos.com - Belakang viral sebuah foto di media sosial (medsos) yang membuat geger netizen. Isinya yaitu tentang tiga skenario kemenangan koalisi Indonesia Adil dan Makmur, atau koalisi pengusung pasangan calon nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno.

Dalam foto tersebut dijelaskan ada tiga tahapan yang akan ditempuh kubu 02 untuk meraih kemenangan. Tahap pertama meliputi upaya-upaya jelang penetapan Presiden dan Wakil Presiden terpilih pada 22 Mei mendatang.

Pada tahap ini, mereka akan membuat gugatan yang diarahkan ke Bawaslu. Yakni tuntutan agar paslon 01 didiskualifikasi. Mereka akan membawa isu pengerahan Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun TNI-Polri oleh kubu petahana.

Mereka juga akan membuat laporan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), supaya ketua Komisi Pemilihan Umum RI (KPU) dan para komisionernya dipecat. Masih di tahap pertama, BPN juga akan menginstruksikan gerakan aksi masa di 22 provinsi, termasuk aksi pendudukan KPU pada 20 Mei mendatang.

Berlanjut ke tahap kedua, yakni upaya-upaya yang akan dilakukan pada dari 22 Mei hingga Juli 2019. Pada tahap ini, BPN akan mulai melakukam mobilisasi umat untuk menjalankan people power.

Aksi ini akan dilakukan setiap tiga hari sekali. Tujuan aksi massa ini yakni agar paslon 01 didiskualifikasi. Mereka juga akan menuntut digelarnya pemilu ulang di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Sulawesi Utara.

Berlanjut pada tahap ketiga yaitu mendelegitimasi kemenangan pasangan 01. Gerakan ini dilakukan pada 1 Agustus-Oktober 2019. Dalam tahap ini mereka akan menggunakan MPR melalui Pasal 6A Ayat (3) UUD 1945 agar pasangan petahana digugurkan.

Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi Ferdinand Hutahaean memastikan kabar yang viral tersebut hanya fitnah. Tidak ada rencana kotor seperti itu yang dibuat oleh kubu 02.

"Wah hoax itu," ujarnya singkat saat dihubungi JawaPos.com, Kamis (2/5).

Ferdinand memastikan, BPN akan tetap berada di jalur konstitusional. Semua bentuk kecurangan yang ditemui akan dibawa ke ranah yang seharusnya. Seperti melalui sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK).

Kadiv Advokasi dan Bantuan Hukum Partai Demokrat itu pun memastikan BPN tak memiliki rencana untuk mengerahkan people power. "Kami tetap berada di jalur konstitusional. Tidak ada agenda BPN untuk people power," pungkasnya.