Logo JawaPos
Author avatar - Image
Rabu, 28 Juli 2021 | 17.18 WIB

Survei Lingkungan Belajar, Pengamat: Sekolah Berpotensi di Cap Radikal

Wali murid  mengikuti pendaftaran daring Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2021/2022 di Posko Pelayanan PPDB Jakarta Selatan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (21/6/2021). Pendaftaran PPDB jalur zonasi untuk jenjang Sekolah Dasar (SD - Image

Wali murid mengikuti pendaftaran daring Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2021/2022 di Posko Pelayanan PPDB Jakarta Selatan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (21/6/2021). Pendaftaran PPDB jalur zonasi untuk jenjang Sekolah Dasar (SD

JawaPos.com - Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) membantah bahwa survei lingkungan belajar merupakan upaya profiling individu. Hal ini ramai diperbincangkan karena banyak pertanyaan yang menyinggung suku, ras, agama dan antargolongan (SARA).

Namun, Pengamat dan Praktisi Pendidikan Indra Charismiadji mengatakan, pernyataan Kemendikbudristek tersebut bertentangan dengan kenyataan. Padahal, dalam survei tersebut jelas pertanyaannya dapat mendikte pandangan para guru dan kepala sekolah.

"Kalau kita lihat pertanyaannya itu akan menjadi profiling kan. Jadi kita melihat kalimat dari seorang eselon 1 Kemendikbud sendiri sudah kontradiksi," terang dia dalam diskusi daring Kursus Kilat Menjawab Survei Lingkungan Belajar, Rabu (28/7).

Dikatakan tidak ada upaya untuk melakukan profiling individu, faktanya pun jelas ada. Untuk itu, dia mempertanyakan tujuan dari Kemendikbudristek membuat survei tersebut.

"Ini nggak jelas sebetulnya tujuan Kemendikbud apa, yang mau dicapai apa dengan melakukan survei dan surveinya bagian dari AN," tutur dia.

Kata dia, meskipun hasil survei ini tidak akan disebarluaskan ke publik. Namun, akan adanya potensi pemberian cap, seperti sekolah radikal, kemungkinan tersebut bisa terjadi.

"Betul-betul berpotensi untuk memberikan label seseorang, dikatakan tidak ada profiling tapi akan ketemu nanti labelnya, 'oh sekolah ini belum bhinneka' kan begitu, sekolah yang belum bhineka bisa bahasa lainnya kan sekolah yang radikal, sekolah yang anti Pancasila, guru yang radikal, kepala sekolah yang anti Pancasila," pungkasnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan (Kabalitbangbuk) Kemendikbudristek Anindito Aditomo mengatakan, survei ini tidak ada maksud menyinggung pihak manapun atau mengkotak-kotakan identitas tertentu. Hal ini murni untuk mendorong sekolah agar memperbaiki lingkungan sekolah yang sudah dievaluasi dari AN, khususnya apabila masih ada poin yang rendah.

"Kalau itu (poin survei lingkungan belajar) rendah, artinya sinyal bagi sekolah untuk meningkatkan iklim kebhinekaan di sekolahnya, sama sekali tidak ada maksud untuk melakukan profiling individu," tutur dia dalam Persiapan Pelaksanaan AN 2021 secara daring, Selasa (27/7).

"Karena ini potret kolektif, yang ingin kita lakukan adalah memotret aman nggak lingkungannya, kalau rendah itu mereka nanti cari solusi. Memperbaiki hal itu," tandas Anindito.

Editor: Nurul Adriyana Salbiah
Tags
Artikel Terkait
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore