Tak Mempan Dirayu, Muhammadiyah Tetap Tolak POP Kemendikbud

JawaPos.com - Tekad Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah untuk menolak masuk kembali Program Organisasi Penggerak (POP) Kementerian Pendidkan dan Kebudayaan sudah bulat. Permintaan dan ajak Mendikbud Nadiem Makarim pun tak bisa menggoyahkan Haedar Nashir.

"Muhammadiyah tetap mengapresiasi silaturahmi Mendikbud ke PP Muhammadiyah serta keputusan mengevaluasi program POP. Meskipun Mendikbud Nadiem memang sempat menyampaikan permintaan agar Muhammadiyah bisa bergabung dengan program POP," kata Sekretaris Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Abdul Mu'ti, Senin (3/8).

Ditegaskan bahwa  sesuai hasil rapat bersama PP Muhammadiyah dengan Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) dan Majelis Pendidikan Tinggi dan Litbang (Dikti Litbang), Muhammadiyah memutuskan untuk tetap tidak berperan serta dalam program POP.

"sekali lagi, kami hargai kedatangan Mendikbud Nadiem, tetapi kami tetap menolak ikut POP Kemendikbud," tegasnya.

Menurut Abdul Mu'ti, sekarang ini sekolah dan madrasah maupun perguruan tinggi sedang fokus penerimaan peserta didik baru. Juga menangani berbagai masalah akibat pandemi Covid-19.

Diketahui, Mendikbud Nadiem Makarim sempat mendatangi kantor PP Muhammadiyah di Jalan Menteng Raya, Jakarta Pusat. Mantan bos Gojek itu ditemani oleh staf khusus, Saudara Haekal.

Pertemuan yang berlangsung sekitar sejam itu membicarakan berbagai kebijakan Kemendikbud. Khususnya POP, Nadiem menyampaikan permintaan maaf terkait pro dan kontra yang ditimbulkan kebijakan tersebut. Sekaligus kembali menegaskan janji untuk mengevaluasi program POP.

Mengenai polemik keterlibatan Putera Sampoerna Foundation dan Tanoto Foundation, Nadiem menjelaskan bahwa keduanya dipastikan menggunakan skema pembiayaan mandiri untuk mendukung POP. Artinya, dua yayasan yang selama ini bergerak di bidang pendidikan tersebut tidak memakai APBN.

Meski begitu, Kemendikbud tetap akan meminta laporan pengukuran keberhasilan program dalam meningkatkan hasil belajar peserta didik. Instrumen pengukuran yang digunakan, antara lain, asesmen kompetensi minimum dan survei karakter untuk SD-SMP atau instrumen capaian pertumbuhan dan perkembangan anak untuk PAUD.

Sementara itu, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin mengatakan, mundurnya Muhammadiyah, NU, dan PGRI dari program tersebut menunjukkan adanya masalah besar dan mendasar. Karena itu, sebaiknya program tersebut dihentikan.

”Lebih baik Kemendikbud bekerja keras dan cerdas mengatasi masalah pendidikan generasi bangsa yang terdampak pandemi Covid-19,” tuturnya.