Komisioner KPAI Minta APBN Untuk Bangun Sekolah Negeri

JawaPos.com - Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Retno Listyarti mengkritik arah pendidikan di Indonesia saat ini. Salah satunya terkait penurunan Jalur Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang dilakukan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim.

Jalur zonasi sebelumnya sebesar 80 persen, kini dirubah menjadi 50 persen. Padahal jalur zonasi sendiri adalah untuk pemerataan kualitas pendidikan di suatu daerah atau agar orang tua tidak lagi mengejar sekolah favorit.

"Seluruh anak Indonesia, baik kaya maupun miskin, pintar maupun tidak, berkebutuhan khusus atau tidak, berhak belajar di sekolah negeri, asalkan rumahnya secara jarak dekat dengan sekolah yang dituju," ujarnya, Sabtu (1/8).

Dengan adanya pengurangan itu, tentunya ada anak yang berujung putus sekolah karena tidak lolos PPDB. Meskipun ada sekolah swasta, tidak semua orang mampu membayar biaya operasional sekolah.

Maka dari itu, dirinya meminta agar anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) digunakan untuk membangun sekolah negeri, dengan begitu, setidaknya satu masalah dapat sedikit teratasi.

"Oleh karena itu, mengapa Mas Menteri tidak mengalihkan anggaran untuk penambahan jumlah sekolah negeri jenjang SMA/SMK yang jumlahnya hanya 6.683 se-Indonesia, angka itu jauh dari mencukupi. Selama jumlahnya tidak ditambah, maka kericuhan PPDB tidak akan mereda tahun-tahun kedepan," tandas dia.

Apalagi, lama belajar di Indonesia baru ditingkatkan menjadi 9,1 tahun dalam RPJMN 2020/2024, sebelum tahun 2020 lama belajar anak Indonesia rata-rata hanya 7,9 sampai 8,5 tahun. Lulus SMP normalnya adalah 9 tahun, itu artinya mayoritas SDM lulusan Sekolah Dasar (SD).

Menurut Retno, mereka merupakan anak-anak yang putus sekolah atau tidak bisa melanjutkan ke jenjang SMP dan SMA/SMK dikarenakan kemiskinan dan tidak ada sekolah negeri terdekat.

“Kalau Mas Menteri (Nadiem Makarim) mau meningkatkan APK (angka partisipasi kasar) dan lamanya anak sekolah di Indonesia, maka program menambah jumlah sekolah negeri untuk jenjang SMP dan SMA/SMK mutlak dilakukan, terutama untuk daerah-daerah yang padat penduduk tetapi sekolah negerinya sangat sedikit dan tidak menyebar merata. Ini harus didasarkan pemetaan pemerintah daerah dan memerlukan kerjasama dengan pemerintah daerah," jelas Retno.