alexametrics

Pemilu Borongan 2024 Penuh Risiko

Beban KPU Akan Lebih Berat daripada 2019
8 Februari 2021, 16:57:45 WIB

JawaPos.com – Problem penyelenggaraan diprediksi akan banyak terjadi pada 2024 jika pemilihan umum (pemilu) nasional dan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak tetap digelar beririsan. Pasalnya, jarak pelaksanaan pemilu nasional dan pilkada serentak yang terlampau dekat berpotensi mengakibatkan kerja penyelenggara tidak maksimal.

Komisioner KPU RI Pramono Ubaid Tanthowi menyatakan, pemilu nasional yang digelar April 2024 membutuhkan persiapan 22 bulan. Artinya, tahapan akan dimulai sekitar Juni 2022. Sementara pilkada serentak yang dijadwalkan November 2024 membutuhkan persiapan satu tahun. Sehingga tahapan akan dimulai sekitar November 2023.

Jadwal tersebut, lanjut Pramono, dipastikan akan menimbulkan bentrokan antara tahapan pemilu dan pilkada. Terutama di akhir 2023 hingga akhir tahun 2024. Sebab, saat tahapan pilkada dimulai, di sisi lain tahapan pemilu tengah berjalan menuju momen puncak. ”Irisannya akan lebih tebal karena jarak hanya tujuh bulan,” ujarnya dalam sebuah diskusi kemarin (7/2). Persoalan akan makin kompleks jika pemilu presiden berlangsung dua putaran dan berlanjut di Mahkamah Konstitusi. Penyelesaiannya bisa mepet dengan tahapan puncak pilkada.

Imbasnya, kata Pram (sapaan Pramono), penyelenggara berpotensi menggelar dua pekerjaan besar yang berbeda di waktu yang sama. ”Hari ini misalnya pleno penetapan dukungan paslon perseorangan pilkada. Besok lagi pleno DPT pemilu nasional,” ujarnya mencontohkan.

Baca juga: Demokrat Sebut Moeldoko Sangat Berhasrat jadi Capres di Pemilu 2024

Apalagi, lanjut Pram, jika desain pemilu lima kotak suara tetap dipertahankan. Ada kekhawatiran muncul kembali korban jiwa. Pengalaman Pemilu 2019 menjadi bukti. Proses penghitungan dan pencatatan suara di TPS kala itu membutuhkan waktu lebih dari 24 jam. ”Jadi, kemarin (saat Pemilu 2019, Red) banyak petugas yang tidak tidur,” katanya.

Pengadaan dan distribusi logistik juga mendapat tantangan tidak mudah. Berbagai catatan tersebut, ungkap Pram, harus menjadi pertimbangan pemerintah dan DPR dalam menyusun kebijakan. Dia pribadi berharap konsep pemilu borongan tidak lagi digunakan. ”Saya harap pemilu dengan desain 2019 jadi penyelenggaraan yang pertama dan terakhir,” tuturnya.

Pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro menilai pelaksanaan pilkada pada 2024 tidak realistis. Keputusan tersebut seakan menutup fakta bahwa Pemilu 2019 telah meninggalkan banyak persoalan. ”Selain tidak realistis, terkesan uji coba yang tak mempertimbangkan dampak negatif 2019,” cetusnya.

Siti berharap pemerintah dan DPR mengkaji ulang rencana tersebut. Dia menilai harga yang harus dibayar terlalu mahal jika dua pesta demokrasi dipaksakan digelar pada tahun yang sama. Bukan hanya mahal secara materi, tapi juga fisik dan mental seluruh elemen bangsa.

Terpisah, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh turun tangan memberikan arahan bagi anggota legislatif di DPR. Dia menegaskan bahwa Fraksi Partai Nasdem harus tetap mengambil sikap untuk tidak melanjutkan pembahasan RUU Pemilu.

”Cita-cita dan tugas Nasdem adalah sama dengan presiden, yakni untuk kemajuan dan masa depan bangsa yang lebih baik,” tegasnya kemarin.

 

Saksikan video menarik berikut ini:

 

Editor : Ilham Safutra

Reporter : far/deb/c9/bay





Close Ads