Pilkada serentak

Guspardi Gaus heran dengan wacana yang disampaikan Ketua KPU Hasim Asyari mengenai Pilkada Serentak 2024 yang diusulkan maju dari November ke September 2024.

KPU Surabaya sudah menuntaskan rencana kegiatan belanja (RKB) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Surabaya 2024. Nilainya Rp 194 miliar.

Akhir tahun lalu Bawaslu RI meluncurkan aplikasi Sistem Informasi Penanganan Pelanggaran dan Pelaporan (SIGAPLapor). Namun, belum semua calon pemilih tahu.

Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto, mengatakan pihaknya memiliki sikap yang jelas mengenai Pilkada Serentak

Proses rekruitmen penjabat kepala daerah bukan karena suka atau tidak suka. Melainkan dipilih berdasarkan kapasitas dan profesionalitasnya.

Jumlah 272 Plt itu tidak kecil. Mendagri harus memilikipeta yang baik. Daerah manasaja para pejabat itu harus mengemban tugas.

Mendagri Tito Karnavian menegaskan, pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak tetap akan dilaksanakan pada 2024.

Bambang juga meminta MK mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan para penggugat terkait pelanggaran TSM yang mengakibatkan pemilu menjadi tidak jujur.

Apeksi usulkan kepada pemerintah pusat agar pelaksanaan pilkada serentak gunakan sistem IT yang canggih untuk efisiensi dan antisipasi potensi kecurangan

Pembahasan pelaksanaan pilkada serentak dengan pilpres dan pemilihan legislatif (pileg) semakin mengemuka. Muncul dua opsi, dipercepat atau tetap.

Problem penyelenggaraan diprediksi akan banyak terjadi pada 2024 jika pemilu nasional dan pilkada serentak tetap digelar beririsan.

“Bisa dibayangkan ketika tidak terjadi Pilkada di 2022 dan 2023, lalu digabungkan di 2024, maka akan ada sekian banyak pejabat sementara kepala daerah,”

“Apakah negara di situasi seperti ini akan mampu untuk beban anggaran pelaksanaan Pemilu (Pilkada) dan Pilpres,” katanya.

“Juga sebagai upaya menciptakan kehidupan politik nasional yang stabil,”