Ganti Rugi Tak Jelas, Warga Hidup Terkatung-katung

JawaPos.com - Perencanaan pembangunan Waduk Jatigede, Sumedang, Jawa Barat sudah dimulai sejak setengah abad lalu. Namun, pengairan baru dimulai pada akhir Agustus 2015 dan hingga kini masih menuai permasalahan dengan warga terdampak.

Banyak warga yang hingga kini belum mendapatkan ganti rugi atas tempat tinggalnya yang kini tenggelam. Bahkan, beberapa dari mereka hanya mendapatkan separuh harga yang disetujui bersama pemerintah.

“Banyak yang komplain akibat tahun 84, sampai sekarang belum tuntas, pecahan KK pun belum lunas. Baru sebagian, ada yang belum dibayarkan. 50 persen sudah paling untung Rp 60 juta. Yang kurang dari itu ada juga, ada yang dibagi dua,” ujar Ketua RT 01 RW 02 Desa Pakualam, Tarmu, 50, kepada JawaPos.com di lokasi waduk, Senin (17/9).

Dia menyayangkan kinerja pemerintah yang begitu lamban dalam menuntaskan hak rakyatnya. Meski telah bergulir sejak zaman mantan Presiden Soeharto,  mereka kecewa dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Biarpun ini bukan program Jokowi, (program) Soeharto, tapi yang berkuasa sekarang kan Jokowi, harus bertanggungjawab. Pak Jokowi nggak berani turun ke lapangan menuntaskan permasalahan tersebut. Pemerintah itu lamban menangani dampak sosial Waduk Jatigede,” tuturnya.

Warga yang dahulu tinggal di Desa Cipaku, Darmaraja itu mengaku sempat mengalami putus asa pada tahun pertama saat rumahnya ditenggelamkan. Dia yang biasa bertani pun merasa tak ada pekerjaan yang bisa lagi dilakukan.

“Satu tahun stress setelah pindah mau ngapain, nanam padi nggak ada lahannya, satu tahun diam nganggur. Saya minta kebijakan pemerintah, saya itu petani, harus punya lahan untuk usaha,” kata Mansyur, 58, pada kesempatan yang sama.

Menurutnya, lahan pertanian harus diganti dengan yang baru. Setidaknya, warga bisa kembali hidup dengan tanah yang subur dan menghasilkan bagi keluarganya.

“Sekarang alih profesi, profesi apa, melaut kita sudah tua. Kalau bertani kan andai kata kita punya lahan, nanam pisang atau apa. Kalau sawah memang padi, kalau darat kan bisa palawija, pisang, buah-buahan. Lahan harus diganti pemerintah,” pungkasnya.

Sebelumnya, berdasarkan data di Biro Tata Pemerintahan Kecamatan Darmaraja, kini tinggal 12 desa yang tersisa dengan luas 3.236 meter persegi, dan terdiri dari 63 RW serta 245 RT. Penduduk pun berpencar semenjak air menenggelamkan rumahnya. Terhitung sebanyak 39.763 jiwa dari 12.016 KK yang ada saat ini.

Sekretaris Camat Darmaraja Taufik Hidayat menyebut berbagai kebijakan pemerintah pusat maupun daerah sudah digaungkan. Tetapi, mayoritas warga tidak menjalankannya. Padahal, pihaknya telah menuruti dan memberikan apa saja kebutuhan warga yang mau memulai usaha.

“Buat warga kan kita kasih pembinaan, pelatihan, untuk alih profesi. Modal kami kasih, tapi mereka malah nggak gunakan untuk usaha. Ada yang dipakai buat keperluan lain,” jelas Taufik saat dihampiri JawaPos.com di kantornya.

Sebagai informasi, Waduk Jatigede merupakan waduk terbesar kedua di Indonesia setelah Waduk Jatiluhur.

Waduk tersebut mampu menampung 980 juta meter kubik air dengan luas permukaan waduk 41,22 kilometer persegi untuk mengairi 90.000 hektare daerah Jawa Barat, serta juga menjadi pengendali banjir bagi kawasan seluas 14.000 hektare.