Kemenag Usul 120 Titik Perekaman Biometrik Baru

JawaPos.com - Pemerintah Indonesia berkeinginan agar perekaman biometrik tidak menjadi syarat pembuatan visa haji tertutup. Pemerintah Arab Saudi kukuh menetapkan pengajuan visa haji menggunakan perekaman biometrik. Proses tersebut dioperatori perusahaan VFS (Visa Facilitation Service) Tasheel.

Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama (Kemenag) Nizar mengatakan, proses perekaman biometrik untuk syarat penerbitan visa haji dilakukan di seluruh provinsi. ''Kebijakan Saudi, tahun ini seluruh jamaah haji harus direkam data biometriknya sebagai syarat pemvisaan,'' katanya di Jakarta kemarin (7/3).

Tim Ditjen PHU langsung menindaklanjuti ketentuan dari pemerintah Arab Saudi tersebut. Dengan begitu, regulasi yang baru diterapkan perdana 2019 itu berjalan normal sehingga tidak sampai mengganggu proses persiapan pemberangkatan calon jamaah haji (CJH).

Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri Kemenag Muhajirin Yanis menyatakan sudah berkoordinasi dengan VFS Tasheel. Dalam pertemuan itu, VFS Tasheel mengatakan sudah membuka 34 titik lokasi perekaman biometrik. Hingga saat ini, layanan VFS Tasheel belum ada di Provinsi Maluku, Papua, dan Papua Barat.

Rencananya VFS Tasheel membuka lokasi baru di beberapa titik. Di antaranya, Palembang, Jogjakarta, Serang, Pekanbaru, Solo, dan Semarang. Selain itu, Kemenag mengusulkan VFS Tasheel membuka lokasi baru sebanyak 120 titik.

Seluruh usul tersebut disampaikan Kemenag agar lokasi perekaman biometrik bisa menjangkau provinsi-provinsi yang luas. Misalnya, provinsi di Jawa, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, dan sejumlah daerah kepulauan. ''VFS Tasheel merespons positif usulan ini dan akan mengkajinya,'' jelas Muhajirin.

Salah satu inovasi VFS Tasheel adalah membuka layanan perekaman yang mobile alias tidak menggunakan kantor permanen. Skema seperti itu rencananya dilakukan untuk perwakilan VFS Tasheel di Papua dan Papua Barat. Teknisnya, layanan mobile services VFS Tasheel mirip seperti SIM keliling.

Perekaman biometrik untuk CJH tahun keberangkatan 2019 rencananya dimulai Senin (11/3). Saat ini Kemenag juga telah melansir nama-nama CJH yang berhak melunasi biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) reguler. Nama-nama yang muncul itu sudah bisa menjalani perekaman dengan pengaturan yang akan dibuat Kemenag.