Hari Ini, Polisi Dijadwalkan Periksa Ahmad Fanani

JawaPos.com - Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya mengagendakan pemanggilan terhadap tersangka kasus dugaan penyelewengan dana Kemah Pemuda Islam Indonesia 2017, Ahmad Fanani. Namun, hingga berita ini diturunkan, belum ada kabar kehadiran Fanani.

Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Komisiaris Besar Polisi Iwan Kurniawan mengatakan, sampai saat ini pihaknya belum menerima konfirmasi terkait kehadiran Fanani dalam pemeriksaan kali ini. "Ahmad Fanani dipanggil sebagai tersangka hari ini. Agendanya jam 10.00, tapi belum mendapatkan informasi dari penyidik apakah yang bersangkutan hadir atau tidak," kata Iwan kepada wartawan, Senin (22/7).

Iwan menjelaskan, penyidik telah melayangkan surat panggilan terhadap Fanani sejak Jumat (19/7) lalu. Oleh karena itu dia berharap yang bersangkutan kooperatif menghadapi kasus hukum yang menjeratnya.

Sebelumnya, Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya menetapkan Ahmad Fanani sebagai tersangka kasus penyelewengan dana Kemah Pemuda Islam Indonesia 2017. Fanani, yang kala itu menjadi Ketua Panitia acara tersebut, diduga terlibat penyalahgunaan anggaran APBN Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) yang digunakan untuk keperluan acara itu.

Penetapan status tersangka Fanani diketahui dalam Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kasus dana Kemah Pemuda Islam Indonesia 2017. Dalam SPDP tersebut disebutkan kerugian negara ditaksir mencapai Rp 1,75 miliar.

Untuk diketahui, kegiatan kemah dan apel Pemuda Islam Indonesia yang digelar memakai dana APBN Kemenpora. Acara itu diadakan di Pelataran Candi Prambanan, Jawa Tengah pada 16 sampai 17 Desember 2017. Ada dua organisasi masyarakat (ormas) besar yang terlibat acara ini, yaitu Gerakan Pemuda Ansor dan PP Pemuda Muhammadiyah.

Acara kemah ini menghabiskan anggaran sekitar Rp 5 miliar. Namun, penyelewengan dana mulai tercium dari laporan pertanggungjawaban Pemuda Muhammadiyah. Dari laporan itu, diduga terdapat penggunaan dana fiktif. Sedangkan laporan dari GP Ansor tidak ditemukan indikasi penyimpangan.