Komisi III DPR Minta Polri Tak Pandang Bulu Proses Banding Sambo

JawaPos.com - Polri menggelar sidang banding terkait putusan pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terhadap mantan Kadiv Propam Polri, Irjen Pol Ferdy Sambo. Dalam melakukan proses persidangan ini, Polri diminta independen dan tidak pandang bulu.

"Adili dan hukum yang bersangkutan (Ferdy Sambo) seadil-adilnya, tegakkan hukum dan keadilan tanpa pilih kasih, menurut hukum bukan menurut kehendak masyarakat," kata Anggota Komisi III DPR RI, Benny K Harman kepada JawaPos.com, Senin (19/9).

Sidang banding terhadap Ferdy Sambo digelar, Senin (19/9) pukul 10.00 WIB. Adapun sidang banding ini akan dipimpin Jenderal bintang tiga atau Komisaris Jenderal (Komjen).

"Waktu pelaksanaan sidang banding FS dilaksanakan hari ini Senin, 19 September 2022 pukul 10.00 WIB," kata Kepala Divisi Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo dalam keterangan tertulisnya.

Dedi menuturkan, wakil ketua dan anggota sidang banding terdiri dari empat pejabat Polri bintang dua atau Inspektur Jenderal (Irjen). Dedi pun menjelaskan, mekanisme sidang banding yakni tidak akan dihadiri terduga pelanggar atau pendampingnya. Sidang dihadiri perangkat Komisi Banding dan Sekretariat Rowabprof Divpropam Polri.

Mekanisme tersebut, kata Dedi sudah sesuai Pasal 79 Perpol 7 tahun 2022 dimana menyatakan KKEP Banding memeriksa dan meneliti berkas banding, meliputi pertama pemeriksaan pendahuluan, kedua persangkaan dan penuntutan, ketiga nota pembelaan, keempat putusan Sidang KKEP dan kelima memori Banding.

Dedi menambahkan, KKEP Banding melakukan penyusunan pertimbangan hukum dan amar putusan dan pembacaan putusan KKEP Banding oleh Ketua KKEP.

Lebih lanjut, Dedi menuturkan sesuai Perpol 7 tahun 2022 pasal 81 ayat 2 bahwa penyampaian putusan sidang KKEP banding dilaksanakan oleh sekretariat KKEP dalam jangka waktu paling lama 3 hari kerja setelah diputuskan.

"Berkas untuk banding sudah diterima dan dipelajari perangkat komisi nanding, sehingga saat sidang banding menyampaikan pertimbangan masing-masing, penyiapan amar putusan, dan pembacaan putusan," pungkasnya.