alexametrics

Palsukan Akta dan Gelapkan Uang Perusahaan, Satu Keluarga Dipolisikan

15 Maret 2021, 18:13:03 WIB

JawaPos.com – Seorang pengusaha bernama Mimihetty Layani melaporkan empat orang jajaran direksi perusahaan miliknya karena diduga melakukan pemalsuan akta perusahaan dan penggelapan uang perusahaan. Pemilik PT Kayahan Karyacon itu memolisikan empat orang bernama Leo Handoko, Chang Sie Fam, Ery Biyaya, dan Feliks yang notabene merupakan satu keluarga.

Dari empat orang yang sudah dilaporkan, baru Leo Handoko yang ditetapkan sebagai tersangka, dan kini sudah duduk di kursi pesakitan. “Mereka mengkhianati kepercayaan saya selama ini,” kata Mimihetty dalam keterangan pers yang diterima JawaPos.com, Senin (15/3).

Mimihetty menjelaskan, saat ini ia merupakan pemegang saham mayoritas PT. Kahayan Karyacon sebesar 97 persen. Tiga persen sisanya ia berikan kepada keempat orang tersebut.

“Dulu sebelum saya berikan kepercayaan untuk menjadi direksi PT. Kahayan, mereka masih kontrak rumah. Sekarang setelah pabrik berjalan mereka sudah memiliki tempat tinggal tetap karena saya berikan saham 3 persen dan menjadikan mereka direksi untuk menjalankan PT. Kahayan Karyacon yang saya modali puluhan miliar ini. Tetapi mereka menyalahgunakan kepercayaan yang saya berikan, benar-benar tidak tahu balas budi” kata Mimihetty.

Sebagai pemodal, Mimihetty menceritakan, ia dan putranya, Christeven Mergonoto menggelontorkan uang Rp 40 miliar untuk menjalankan perusahaan yang bergerak di bidang produksi bata ringan tersebut pada 2012. Mimihetty memberikan kepercayaan kepada Leo Handoko, Ery Biyaya, Chang Sie Fam dan Feliks, dan menempatkan mereka sebagai jajaran direksidireksi, dengan harapan mereka bisa menjalankan perusahaan dengan baik.

Namun setelah perusahaan berjalan, Mimihetty tidak pernah mendapat laporan keuangan perusahaan yang masuk akal. “Laporan keuangannya tak pernah diaudit oleh auditor independen dan tanpa RUPS Tahunan, serta tidak pernah ada deviden yang diberikan kepada saya,” kata Mimihetty.

Tak cuma itu, Mimihetty juga kesulitan dalam menghubungi keempat orang itu ketika meminta pertanggungjawaban laporan keuangan yang sah dan yang telah diaudit. Hal ini pun membuat Mimihetty curiga.

Kecurigaan makin dalam ketika Mimihetty menerima surat teguran dari kantor pajak perihal adanya tunggakan pajak PT. Kahayan Karyacon sebesar Rp. 2.255.355.689.

“Ternyata mereka tidak pernah melaporkan pajak perusahaan dengan benar, padahal selama ini perusahaan mereka yang kuasai dan jalankan seluruh operasionalnya,” katanya.

Situasi kian runyam ketika pada 2019, melalui website Kemenkumham, Mimihetry mendapati ada Akta Perubahan Nomor: 17 Tanggal 24 Januari 2018, tentang Pengangkatan Kembali Direksi & Komisaris Perseroan. Akta tersebut pada intinya mengangkat kembali Leo Handoko, Ery Biyaya, Chang Sie Fam dan Feliks sebagai jajaran direksi PT. Kahayan Karyacon. Akta tersebut diduga dibuat secara diam-diam agar mereka tetap bisa menguasai perusahaan, dan dibuat tanpa sepengetahuan Mimihetty.

“Padahal, saya sama sekali tidak setuju jika mereka yang mengendalikan kembali perusahaan, sebab selama ini tidak ada kejelasan dan tidak ada pertanggungjawaban laporan keuangan mereka atas modal puluhan milyar yang saya berikan,” katanya.

Menduga ada tindak pidana pemalsuan, Mimihetty melaporkan kasus ini ke Bareskrim Polri berdasarkan LP Nomor : LP/B/1002/XI/2019/Bareskrim. Proses hukum pun berjalan, dan Leo Handoko ditetapkan sebagai tersangka dan sudah menjadi terdakwa dalam proses peradilan di Pengadilan Negeri Serang.

Pada 16 Februari 2021, Mimihetty menghadiri persidangan untuk bersaksi sebagai korban. Dalam sidang tersebut, menurutnya, Leo sama sekali tidak membantah kesaksian Mimihetty.

 

Penggelapan Uang

 

Curiga bahwa Leo dan tiga anggota keluarganya juga melakukan pencucian uang, Mimihetty kembali melaporkan keempat orang tadi ke Bareskrim Polri pada 11 Februari bulan lalu.

“Uang puluhan miliar rupiah ke mana saja ini? Tidak jelas dan tidak ada laporan pertanggungjawaban yang sah. Terlebih lagi perusahaan saat ini masih dikuasai oleh mereka, apa dasar mereka kuasai perusahaan? Masa jabatan mereka kan sudah habis di 2017 serta Akta Perubahan Nomor: 17 Tanggal 24 Januari 2018, tentang Pengangkatan Kembali Direksi & Komisaris Perseroan, patut diduga palsu karena terbit tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan pemegang saham mayoritas ” kata kuasa hukum Mimihetty, Nico.

“Hingga saat ini pemegang Saham mayoritas tidak mengetahui laporan keuangan perusahaan yang jelas dan sah yang telah diaudit, tidak dapat akses ke perusahaan dan tidak pernah mendapatkan deviden dari perusahaan. Perusahaan sampai saat ini masih dikuasai oleh mereka yang hanya tercatat pemegang saham 3 persen saja tanpa ada dasar yang jelas” kata Nico.

Editor : Banu Adikara

Saksikan video menarik berikut ini:

Close Ads