Rekanan Bansos Kemensos Diundang Pertemuan Khusus

JawaPos.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih punya banyak pekerjaan rumah terkait penanganan kasus dugaan suap bantuan sosial (bansos) Covid-19 di Kementerian Sosial (Kemensos). Di antaranya adalah menelusuri dugaan keterlibatan sejumlah perusahaan yang menjadi rekanan proyek itu.

Berdasar penelusuran Jawa Pos, Kemensos tidak hanya menunjuk PT Rajawali Parama Indonesia (RPI) sebagai rekanan penyedia, pengemasan, dan pengiriman bansos. Ada beberapa perusahaan lain yang ditunjuk sebagai rekanan atau pemilik kuota bansos tersebut.

Salah satunya PT DKP. Perusahaan itu mendapat kuota 500 ribu paket bansos.

Khusus PT DKP, Jawa Pos memperoleh sejumlah dokumen yang menjelaskan beberapa hal. Antara lain surat penunjukan PT DKP oleh Kemensos sebagai penyedia bansos. Penunjukan itu tercatat dalam surat nomor 13x/Bx.xxx/Dxx PSKxx/10/2020. Surat tertanggal akhir Oktober itu menyebutkan, DKP ditunjuk menggarap pengadaan bansos Covid-19 di DKI Jakarta.

Sebelum mendapat surat penunjukan, DKP lebih dulu mengajukan surat penawaran pada akhir Agustus lalu. Sehari sebelum keluarnya surat penunjukan, ada undangan pertemuan yang dikirim ke petinggi DKP. Namun, surat undangan bermeterai itu tidak mencantumkan logo Kemensos. Redaksional surat juga tidak menggunakan format surat resmi pada umumnya.

Misalnya tentang hal-hal yang akan dibicarakan dalam pertemuan. Ada beberapa poin yang tertulis. Di antaranya perintah untuk menghadap A1 pelaksana dan meyakinkan P1 siap melakukan pekerjaan tersebut. Di surat itu tertulis juga, undangan resmi akan disampaikan setelah proposal dan lain-lainnya masuk. ”Undangan tersebut tidak bisa diwakili,” bunyi poin terakhir surat itu.

Plt Juru Bicara KPK Bidang Penindakan Ali Fikri belum bisa memberikan tanggapan atas temuan dokumen tersebut. Begitu pula Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron. Hingga tadi malam pesan singkat Jawa Pos belum dibalas oleh keduanya.

Sejauh ini KPK telah menetapkan lima tersangka terkait suap bansos Covid-19 di Kemensos. Antara lain Menteri Sosial (Mensos) Juliari P. Batubara, Matheus Joko Santoso (pejabat pembuat komitmen/PPK Kemensos), dan Adi Wahyono sebagai penerima suap. Sementara tersangka pemberi adalah Ardian I.M. dan Herry Sidabuke. Dalam perkara tersebut, Mensos diduga menerima suap Rp 17 miliar.

• Baca juga: Ungkap Peran Jawara dan Dana Komando

Sementara itu, peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Almas Sjafrina mengatakan, operasi tangkap tangan (OTT) Mensos merupakan momentum pemerintah untuk memperbaiki pengadaan barang dan jasa (PBJ) terkait penanganan Covid-19.

ICW mengaku telah mendorong PBJ direncanakan dan dikelola secara transparan. ICW menduga praktik suap bukan yang pertama terjadi pada pengadaan bansos sembako Covid-19. KPK perlu menelusuri dugaan terjadinya praktik serupa dalam pengadaan bansos sembako sebelum-sebelumnya. Bahkan praktik penerimaan suap dari penyedia lain. ”Penanganan korupsi terkait Covid-19 ini patut jadi prioritas. Karena dampaknya sangat besar bagi warga dan keuangan negara,” tegasnya.

• Baca juga: Palsukan Dokumen Bantuan Korban Covid-19, Pria Singapura Dipenjara

ICW mendorong KPK menelusuri kemungkinan pejabat lain di Kemensos menerima suap terkait pengadaan bansos tersebut. Mengingat bansos sembako Covid-19 senilai Rp 300 ribu itu telah diberikan sejak lama. KPK juga perlu menelusuri terjadinya praktik korupsi pengadaan serupa di kementerian/lembaga lain yang juga menangani PBJ terkait Covid-19.

 

Saksikan video menarik berikut ini:

 

https://www.youtube.com/watch?v=D9vxMSwMW0U