Nurul ghufron

“Tidak ada penghambatan apapun dari KPK untuk menghambat penegak hukum lainnya, Polri dan Kejaksaan adalah saudara seiring dengan menegakkan hukum Tipikor,”

“Semestinya komunikasi pimpinan KPK prudent dan dijaga alurnya. Belum ada ekspose dan penetapan tersangka, udah ujug-ujug diumbar di medsos,”cuit Donal.

“Ada tanggungjawab sosial pada setiap yang berilmu pengetahuan, apalagi anda yang memegang jabatan..,” tulis Febri dalam akun media sosial Twitter miliknya.

“Artinya apakah ada kepastian hukum dalam berusaha, apakah dalam usaha memiliki aspek yang harus memberi suap atau tidak,” beber Ghufron.

“KPK tidak dinilai kalau mencegah apalagi mengedukasi masyarakat untuk sadar dan tidak berperilaku korup. Itu dianggap bukan KPK,” kata Ghufron.

KPK masih punya banyak pekerjaan rumah terkait penanganan kasus dugaan suap bantuan sosial (bansos) Covid-19 di Kemensos.

Ghufron menyebut, pengadaan mobil dinas direncanakan karena pimpinan KPK memang belum memiliki fasilitas tersebut.

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menegaskan, pimpinan menghormati keputusan para pegawai yang mengundurkan diri dari KPK.

ICW mengomentari sindiran Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron terhadap pegawai lembaga antirasuah yang mengundurkan diri.

“Jabatan tanpa kehormatan. Itulah yang terjadi di KPK saat ini,” tulis Samad dalam akun twitternya @AbrSamad, Sabtu (26/9).

“Pejuang itu tak akan meninggalkan gelanggang sebelum kemenangan diraih walau kancah perjuangan anti korupsi kini berubah seperti apapun,” tambahnya.

Adapun materi pemeriksaan saat ini tidak bisa kami sampaikan. Karena persidangan bersifat tertutup sebagaimana ketentuan Peraturan Dewas

“Tidak ada pengurangan baik kualitas maupun volume penindakan,” kata Ghufron kepada JawaPos.com, Jumat (21/8).

“Kita akan memberikan pelajaran dan tauladan bagi rakyat Indonesia, bahwa lawan dalam hukum adalah sahabat dalam mencari kebenaran,” pungkasnya.

“KPK menetapkan empat fokus area, yakni korupsi di sektor bisnis, politik, yang dilakukan penegak hukum dan pada sektor pelayanan publik,”