Sandi Sebut Keputusan Pemindahan Ibu Kota Harus Melalui Referendum

JawaPos.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan untuk memindahkan Ibu Kota ke luar pulau Jawa dalam rapat terbatas mengenai pemindahan Ibu Kota di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (29/4). Kandidat Ibu Kota baru yang dipilih Jokowi adalah provinsi Kalimantan, Sulawesi atau Sumatera.

Wacana tersebut pun langsung ditanggapi oleh calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno ketika ditanya awak media saat meninjau pengawalan C-1 oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Matraman, Jakarta, Selasa (30/4) siang. Menurut Sandi, usulan pemindahan Ibu Kota adalah wacana yang lama.

Dia menyatakan bahwa pemerintah harus melakukan kajian yang komprehensif sebelum memindahkan Ibu Kota. Bukan hanya bicara aspek tata ruang kota saja, namun juga berbicara mengenai aspek ekonomi, sosial, budaya dan politik.

Selain itu, lanjut Sandi, memperhatikan pula dalam kesiapan sektor yang berkaitan dengan revolusi industri 4.0. Khususnya terkait bagaimana kesiapan penggunaan tekonologi digital dalam pelayanan kepada masyarakat.

"Di sini (Jakarta) sudah kita lihat (kesiapan teknologi) kantor kelurahan. Di sini sudah menggunakan teknologi. Jadi kalau kita memindahkan fisik ibu kota itu harus dilihat dari relevansinya dari segi cost atau biayanya berapa, dan apakah efektif? apalagi sekarang kita sudah layanan digital," terangnya.

Sebagai pria yang pernah menjabat wakil gubernur DKI Jakarta selama beberapa tahun, Sandi tidak menampik bahwa ada sedikit urgensi pemindahan ibu kota. Akan tetapi, dirinya kembali menyatakan bahwa harus ada pertimbangan yang matang oleh pemerintah.

"Kalau tidak salah Bappenas sudah pernah melakukan kajian-kajian. Itu harus di sosialisasikan. Tapi harus dikembalikan ke masyarakat, karena ini keputusan yang sangat strategis. Harus ada Referendum, kalau kita mau pindahkan ibu kota itu berapa yang setuju, berapa yang mendukung dan itu yang harus dilakukan," pungkasnya.

Seperti diketahui, dalam rapat terbatas di Kantor Presiden Senin (29/4) siang, Presiden memutuskan untuk memindah Ibu kota ke luar Jawa. Keputusan tersebut diambil setelah mempertimbangkan kondisi Jakarta yang dinilai tidak ideal untuk kota masa depan.

Selain kemacetan, daya dukung lingkungannya juga rendah. Mulai dari banjir, polusi air dan udara, hingga penurunan permukaan tanah.