Lisda Hendrajoni: Kasus Stunting Akan Meningkat Karena Faktor Ekonomi

JawaPos.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian berpesan agar persoalan stunting, kematian ibu hamil dan bayi menjadi program prioritas Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Amanat ini dinilai tepat karena PKK dapat menyasar akar persoalan secara akurat.

"Saya mendukung langkah Mendagri, yang penting tenaga-tenaga penggerak PKK diberdayakan sumber daya manusianya sehingga pelayanannya lebih berkualitas dan dapat mengatasi persoalan ini di tanah air," ungkap anggota Komisi VIII DPR RI Lisda Hendrajoni, Sabtu (29/5).

Ia sepakat dengan pendapat Mendagri bahwa PKK di kabupaten dan provinsi serta segenap kadernya harus fokus untuk menanggulangi masalah stunting dan kematian ibu hamil. Semua itu harus dijabarkan dalam program prioritas PKK.

PKK juga harus mulai melakukan survei lapangan terkait dengan situasi tersebut di masing-masing daerah agar mendapatkan data akurat dan menemukan solusi yang efektif. Agar masalah tersebut dapat teratasi.

Terlebih, legislator Partai Nasdem ini menambahkan, PKK sudah memiliki program penanganan stunting yang terdapat di kelompok kerja IV dan III. Pendanaannya sudah tersedia dari dana desa.

"Tinggal lagi bagaimana penguatan secara regulasi dari daerah masing-masing untuk memperkuat anggaran dan kegiatan dalam penanganan masalah ini. Dan hal itu harus cepat di lakukan, mengingat masa pandemi Covid-19 ini kasus stunting bisa jadi akan meningkat ke depan karena faktor ekonomi masyarakat kita," ungkapnya.

Sementara itu, Sosilog Meuthia Ganie Rochman mengatakan, pendekatan Mendagri sangat baik. PKK adalah institusi yang sudah tertanam lama sekali di Indonesia.

"PKK harus digunakan untuk menangani masalah-masalah pokok kesejahteraan keluarga, stunting adalah persoalan serius sekali. Tingkat stunting Indonesia sangat tinggi dan ini akan memengaruhi mutu sumber daya manusia Indonesia," tegasnya.

Jika ini dilakukan, bisa diharapkan kerja PKK jauh lebih efektif. Termasuk di dalamnya perubahan pendekatan. Persoalan stunting bisa karena lemahnya pemahaman keluarga tentang makanan sehat, atau tidak dikembangkannya keragaman pangan berbasis lokal.

"Artinya, untuk mengatasi masalah ini PKK bisa bekerja sama dengan organisasi baik lembaga swadaya masyarakat yang kompeten maupun organisasi bisnis untuk misanya pengembanan pangan lokal, perbaikan pengetahuan tata boga. Intinya, PKK sangat potensial, namun harus banyak dilakukan perubahan," pungkasnya.

Sebelumnya Mendagri Muhammad Tito Karnavian berpesan agar persoalan stunting, kematian ibu hamil dan bayi menjadi program prioritas PKK. Mendagri mengatakan, meski PKK telah memiliki sepuluh Program Utama PKK terkait pemberdayaan keluarga, terdapat fleksibilitas penyusunan program sesuai dengan persoalan dan kondisi daerah masing-masing.

Namun, hal itu tak berlaku bagi persoalan stunting. Program penanganan stunting perlu menjadi prioritas, sebab akan memengaruhi kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).

Sebagaimana arahan Presiden Joko Widodo, pembangunan SDM menjadi kunci Indonesia ke depan. Titik dimulainya pembangunan SDM adalah dengan menjamin kesehatan bayi, kesehatan balita, kesehatan anak usia sekolah. Ini merupakan usia emas untuk mencetak manusia Indonesia unggul ke depan. Jangan sampai stunting, kematian ibu atau kematian bayi meningkat.