Elite Demokrat Kesal dengan Pernyataan Hasto

JawaPos.com - DPP Partai Demokrat menyesalkan pernyataan Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto yang dinilai tendensius terhadap Partai Demokrat. Hal ini menyusul dua kader PDIP Harun Masiku dan Mardani Maming yang berstatus Daftar Pencarian Orang (DPO) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pasalnya, Hasto menyinggung kasus korupsi yang menjerat dua kader Partai Demokrat yakni Bupati Penajam Paser Utara noaktif Abdul Gafur Mas'ud dan Bupati Mamberamo Tengah Ricky Ham Pagawak.

“Kami menyayangkan pernyataan Mas Hasto yang terbaca memiliki tendensi atau niat yang tidak baik terhadap Partai Demokrat. Sepertinya beliau memiliki sentimen pribadi terhadap Partai Demokrat?” kata Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani kepada wartawan, Kamis (28/7).

Kamhar juga mempertanyakan pernyataan Hasto tentang komitmen patuh terhadap hukum. Namun, Hasto justru menyindir kader partai lain.

“Kami tegaskan Partai Demokrat tak pernah melindungi atau menyembunyikan kader yang memiliki perkara hukum, malah secara tegas kami minta kepada kader-kader yang memiliki sangkutan hukum untuk menghadapinya secara kesatria,” tegas anak buah Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) ini.

Menurut Kamhar, PDIP juga sampai saat ini tidak bisa menghadirkan Harun Masiku yang sudah terbaca oleh publik. Diduga sengaja menghilangkan Harun Masiku untuk memutus keterkaitan perkara tersebut dengan Hasto.

Pihaknya juga tidak pernah membawa-bawa kasus Harun Masiku atau kasus kejahatan kemanusiaan yang terkeji dalam hal ini tindak pidana korupsi bantuan sosial (bansos) yang menjerat kader PDIP Juliari Peter Batubara.

“Kalau kemudian publik saat ini teringat dengan kasus Harun Masiku kader PDIP buronan KPK yang fenomenal akibat status Ketua PDIP Kalsel yang juga telah menjadi buronan KPK, sah-sah saja. Bung Hasto merespon dan menjelaskan perkara itu saja,” imbuhnya menegaskan.

Sebelumnya, Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto meminta, kedua kadernya yang terjerat kasus korupsi untuk mematuhi hukum.

“Kami sudah membahas dengan tim hukum, dan partai menegaskan seluruh kader partai wajib menjunjung tinggi hukum tanpa kecuali,” ucap Hasto kepada wartawan, Rabu (27/7) kemarin.

Hasto lantas menyinggung sejumlah kasus korupsi yang saat ini ditangani Kejaksaan Agung dan KPK yang sedang menjadi perhatian publik. Yakni kasus Bupati Penajam Paser Utara (PPU) nonaktif Abdul Gafur Mas'ud (AGM) dan Bupati Mamberamo Tengah Ricky Ham Pagawak (RHP). Keduanya diketahui kader Partai Demokrat.

“Demikian juga dengan tindak lanjut atas berbagai gelar OTT yang dilakukan KPK seperti Bupati Penajam Pasir Utara, termasuk Bupati Mamberamo Tengah, semua harus didukung sebagai upaya pemberantasan korupsi,” pungkas Hasto.