Mendagri Tuding Ada Sabotase Ketika Ribuan E-KTP Tercecer di Bogor

JawaPos.com - Tercecernya Ribuan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) dari truk pengangkutnya membuat Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo marah. Dia menuding e-KTP yang jatuh di Jalan Raya Salabenda, Desa Parakansalak, Kecamatan Kemang, Bogor, Jawa Barat pada Sabtu (26/5) itu bagian dari sabotase.

Berdasar pengakuan warga sekitar, di ribuan e-KTP yang dikemas menggunakan dus mi instan itu, terdapat tulisan Pemprov Sumatera Selatan (Sumsel). Sementara itu, truk dengan bak terbuka tersebut datang dari arah Jalan Raya Yasmin-Salabenda, Kota Bogor, menuju Jalan Raya Parung-Bogor.

Atas kasus itu Tjahjo Kumolo bakal mengusut kasus tersebut. Apalagi, kartu elektronik beralamat di Sumsel tersebut bisa terbawa hingga ke wilayah Jawa Barat.

Tjahjo mengaku telah memerintah Sekjen, Irjen, dan pimpinan Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk melakukan investigasi. Harus dicari siapa yang bertanggung jawab dalam persoalan itu. Sebab, lanjut dia, ada upaya sabotase dalam kasus tersebut.

Menurut Tjahjo, jika rusak atau invalid, mengapa e-KTP itu tidak langsung dihancurkan di tempat pencetakan. "Kenapa harus dipindahkan ke gudang dukcapil di Bogor?" papar politikus PDIP itu.

Memang, kata dia, ada beberapa kejanggalan yang sekarang sedang didalami. Misalnya, kenapa e-KTP itu dibawa dengan truk terbuka dan tidak menggunakan kendaraan tertutup. Selain menggunakan truk terbuka, pengangkutan kartu itu tidak dijaga petugas keamanan.

Tjahjo menyatakan, meski tidak ada nama palsu dalam kartu itu dan hanya dua dus yang tercecer, harus tetap waspada agar tidak disalahgunakan. Dia pun meminta kepada Ditjen Dukcapil agar e-KTP yang rusak, salah, dan invalid dihancurkan atau dibakar. ''Tidak perlu dibawa ke gudang Kemendagri yang ada di Bogor," tegasnya.

Mantan anggota DPR itu menyatakan, pihaknya akan bertindak tegas terhadap pejabat yang bertanggung jawab dalam persoalan itu. Menurut dia, masalah tersebut bukan kelalaian, melainkan sudah ada unsur kesengajaan. ''Selasa besok (29/5) usulan mutasi pejabat dukcapil yang bertanggung jawab sudah harus selesai," ucapnya.

Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh menambahkan, ribuan e-KTP yang tercecer di Bogor merupakan kartu rusak dan invalid yang akan dibawa ke gudang penyimpanan milik Kemendagri di Bogor. Dia menyebut, semua kartu yang tercecer kini sudah diamankan dan dibawa ke gudang penyimpanan.

Dia mengatakan, e-KTP yang tercecer hanya satu dus, tidak sampai satu karung. Dia tidak menyebutkan berapa keping kartu yang terjatuh dari truk pengangkut. Menurut dia, jumlah kepingnya tidak dihitung. ''Itu merupakan gabungan dari sisa-sisa sebelumnya," jelasnya.

Zudan mengungkapkan, saat ini Polres Bogor sedang melakukan pengusutan terhadap kejadian itu. Sopir yang mengemudikan truk pengangkut sedang dimintai keterangan oleh polisi. Dia pun menunggu hasil dari pemeriksaan yang dilakukan polisi. Dia menambahkan, truk itu tidak hanya mengangkut e-KTP, tapi juga membawa barang lain seperti komputer rusak dan dokumen lainnya.

Anggota Komisi II DPR Achmad Baidowi menilai, kejadian itu aneh dan mengejutkan. Banyak yang janggal. ''Kenapa e-KTP itu bisa tercecer. Ini yang menjadi pertanyaan kita semua," ujarnya. Apalagi, kartu itu bukan beralamat Jawa Barat.

Bagaimana bisa e-KTP beralamat di Sumsel bisa ke Bogor. Sebuah jarak yang tidak dekat. Kejanggalan itu sulit dijawab. Tidak mungkin alasannya karena proses pencetakan. Sebab, pencetakan dilakukan di daerah masing-masing, bukan antarprovinsi. ''Itu yang tidak masuk akal,'' ungkapnya.

Dia juga mempertanyakan apakah satu truk itu hanya berisi e-KTP? Terus, lanjut dia, mau dibawa ke mana kartu elektronik tersebut? Kejanggalan itu yang harus dijelaskan pemerintah, khususnya Kemendagri yang bertanggung jawab atas pencetakan e-KTP.

Legislator asal Madura itu berharap tidak ada kepentingan politik dalam peristiwa tersebut. Menurut dia, sekarang sudah masuk tahun politik. Jadi, tidak seharusnya masalah e-KTP menjadi komoditas politik yang dimanfaatkan suatu kelompok untuk memenangkan pertarungan politik.