Pemerintah Diminta Keluarkan PP Pelarangan Mudik Lebaran 2021

JawaPos.com - Pemerintah memutuskan untuk melarang mudik lebaran Idul Fitri 1442 H/2021 M. Hal ini dilakukan sebagai upaya pencegahan meluasnya virus Covid-19 pascalibur panjang sekaligus untuk mencapai hasil maksimal vaksinasi.

Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat Djoko Setijowarno menyampaikan, agar kebijakan ini dipatuhi secara menyeluruh, pihaknya meminta pemerintah untuk menerbitkan peraturan presiden (PP).

"Supaya berjalan efektif kebijakan pelarangan mudik lebaran tahun 2021, sebaiknya pemerintah dapat menerbitkan PP. Harapannya semua instansi kementerian dan lembaga yang terkait dapat bekerja maksimal," ujar dia dalam keterangannya kepada JawaPos.com, Minggu (28/3).

Ia menuturkan bahwa keputusan pelarangan mudik ini ditetapkan berdasarkan data pascaliburan panjang, angka penularan Covid-19 meningkat signifikan. Meskipun ada pelarangan mudik, pada kenyataannya di lapangan pasti akan ada pelanggaran.

"Jika tidak dilarang, susah dibayangkan jutaan manusia mudik seperti tidak ada pandemi dan pasti juga nantinya akan ada ledakan penderita covid baru pasca lebaran," ujar dia.

Untuk tahun lalu, penyelenggaraan melarang mudik lebaran secara nasional hanya berdasar Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) dan untuk lingkup DKI Jakarta ada Peraturan Gubernur (Pergub). Kebijakan ini menurutnya sangat lemah.

"Polri jelas tidak mau dipaksa kerja keras, apalagi tidak ada dukungan dana tambahan dari instansi terkait," ucap Djoko.

Oleh sebab itu, pemerintah harus menerbitkan Peraturan Presiden tentang Pelarangan Mudik Lebaran Tahun 2021. Supaya ada anggaran khusus bagi Polri dalam melaksanakan pelarangan Mudik Lebaran 2021 dapat bekerja maksimal.

"Ini sangat strategis karena dampaknya terkait kepercayaan dan keberhasilan program penanganan covid. Semestinya Presiden dapat turun langsung ikut menangani dan memantau. Kalau tidak ada perintah Presiden langsung disangsikan apakah Polri mau bekerja maksimal di lapangan. Pemerintah harus lebih cerdas dan bijak dalam implementasi larangan mudik lebaran," pungkasnya.