Pemprov Jawa Barat Cegah Korupsi Lewat Platform Digital

JawaPos.com - Pemerintah Provinsi Jawa Barat mendapatkan Apresiasi Praktik Baik dalam Aksi Pencegahan Korupsi dari Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi). Penghargaan ini diterima oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, di gedung KPK pada 26 Agustus 2020 lalu. Pemprov Jawa Barat dinilai berhasil dalam memanfaatkan platform e-marketplace dengan melakukan transformasi pengadaan barang dan jasa dari transaksi konvensional menjadi digital.

Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Provinsi Jawa Barat Dr Ika Mardiah Msi mengatakan, perubahan ini membuat semua transaksi pengadaan barang dan jasa menjadi transparan, menghilangkan tindakan mark-up dan transaksi fiktif, serta meningkatkan keterlibatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam pengadaan barang dan jasa kebutuhan pemerintah.

Menurutnya, melalui platform mbizmarket.co.id, seluruh transaksi antara pembeli dan penjual dilakukan dan dicatat secara online, sehingga Penyelenggara Sistem Elektronik Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (SPSE) dapat mengamati dan melakukan audit transaksi setiap saat.

“Beberapa manfaat tercapainya prinsip value for money, tercapainya prinsip transparansi dan akuntabilitas, proses pengadaan yang efektif dan efisien, percepatan transformasi digital dan pemberdayaan UMKM, persaingan usaha yang kompetitif, sehat dan wajar, ketersediaan data transaksi secara digital, serta kemampuan penelusuran pesanan, mudah memonitor dan melakukan pengawasan,” ujarnya dalam keterangannya, Kamis (27/8).

CEO PT Brilliant Ecommerce Berjaya (Mbizmarket.co.id) Rizal Paramarta mengatakan, pada awal tahun 2020, pihaknya telah diberikan kepercayaan untuk membantu pemerintah di tingkat provinsi, untuk mengelola pengadaan barang dan jasa secara digital. Dimulai dengan Pemprov Jawa Barat sebagai pelopor inovasi ini. Pihaknya membantu pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk melakukan semua aktivitas pengadaan barang dan jasa tanpa dikenakan biaya penggunaan platform e-marketplace.

“Hal ini kami harapkan dapat mendukung pemerintah untuk merealisasikan transparansi, agar semua proses menjadi lebih cepat, efisien, efektif dan akuntabilitasnya dapat dipertanggung jawabkan. Terealisasinya kerjasama ini merupakan komitmen Mbiz untuk mendukung pemerintah dalam percepatan transformasi digital, sekaligus pemberdayaan UMKM lokal,” tuturnya.

Menurutnya, menyikapi kebutuhan pelaku UKM yang belum memiliki akses pembiayaan bank karena karena tidak memenuhi persyaratan yang menjadi standar kelayakan pemberian kredit, Mbiz menjalin kemitraan strategis dengan Investree, pionir B2B marketplace lending di Indonesia yang menghubungkan pihak yang memberikan pinjaman dan pihak yang membutuhkan pinjaman, dengan menyediakan kemudahan akses permodalan dengan mengoptimalkan data dan teknologi.

“UKM yang terdaftar di platform mbizmarket.co.id dapat mengajukan pinjaman dengan menjaminkan purchase order yang valid dan tercatat transaksinya di mbizmarket.co.id. Melalui fitur ini, Investree juga menyediakan pembiayaan dengan skema syariah, untuk mendukung bisnis UKM sesuai dengan prinsip dan ketentuan syariah,” ucapnya.