Logo JawaPos
Author avatar - Image
Jumat, 17 Juli 2026 | 01.53 WIB

FUKRI Desak Pemerintah Evaluasi Pendekatan Militer untuk Tangani Konflik Papua

Forum Umat Kristiani Indonesia (FUKRI) sampaikan sikap bersama untuk konflik Papua yang tak kunjung terselesaikan, Jakarta Pusat, Kamis (16/7). (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com) - Image

Forum Umat Kristiani Indonesia (FUKRI) sampaikan sikap bersama untuk konflik Papua yang tak kunjung terselesaikan, Jakarta Pusat, Kamis (16/7). (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)

JawaPos.com - Forum Umat Kristiani Indonesia (FUKRI) secara terbuka mendesak Pemerintah Indonesia untuk mengevaluasi total pendekatan keamanan militeristik di Tanah Papua.

Aliansi yang memayungi delapan lembaga gereja besar nasional ini menilai, pengerahan satuan militer non-organik selama lima dekade terakhir terbukti gagal menghadirkan kedamaian dan justru memperpanjang trauma serta ketakutan warga sipil.

Sikap bersama ini disampaikan langsung sejumlah tokoh kunci lintas organisasi gereja di Indonesia. 

Yakni, perwakilan Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI), Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), Persekutuan Gereja-gereja Pentakosta Indonesia (PGPI), Persekutuan Gereja-gereja dan Lembaga-lembaga Injili Indonesia (PGLII), Persekutuan Baptis Indonesia (PBI), Gereja Bala Keselamatan Indonesia (GBK), Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh (GMAHK), dan Gereja Orthodox Indonesia (GOI).

Ketua Umum PGI Pdt. Jacklevyn Frits Manuputty menuturkan, lebih dari lima dekade setelah bumi Cenderawasih berintegrasi dengan NKRI, luka kemanusiaan di wilayah tersebut belum kunjung pulih akibat pusaran konflik bersenjata yang terus menelan korban jiwa.

Menurut dia, krisis kemanusiaan yang terjadi di wilayah seperti Intan Jaya dan beberapa titik konflik lainnya dalam beberapa bulan terakhir bukan lagi insiden biasa.

Hal ini telah berkembang menjadi krisis struktural yang berulang tanpa adanya penyelesaian yang bermartabat bagi masyarakat setempat.

Pdt. Jacklevyn menyebutkan bahwa perempuan, anak-anak, tokoh agama, tenaga kesehatan, guru, petani, hingga masyarakat adat menjadi pihak yang paling berat menanggung dampak kekerasan.

"Berbagai laporan juga menunjukkan bahwa perempuan, bahkan termasuk perempuan hamil, serta warga sipil menghadapi risiko yang sangat tinggi dalam situasi konflik dan pengungsian," ujarnya saat konferensi pers di Jakarta Pusat, Kamis (16/7).

Kondisi sosiologis ini diperparah dengan langkah negara yang dinilai terus memperkuat pendekatan keamanan.

Editor: Bayu Putra
Tags
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore