Kepala Desa Banyak yang Bermasalah, Mendagri: Saatnya Perkuat Integritas

JawaPos.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan pentingnya memperkuat integritas dan kapasitas kepala desa di tengah semakin besarnya kewenangan dan anggaran yang dikelola pemerintah desa.

Menurutnya, masih banyak kepala desa yang harus berhadapan dengan proses hukum akibat lemahnya tata kelola pemerintahan sejak desa menerima alokasi dana desa dari pemerintah pusat.

Pernyataan tersebut disampaikan Tito saat membuka Program Kepala Desa Masuk Kampus Angkatan II di Balai Purnomo Universitas Indonesia (UI), Depok, Jawa Barat, Selasa (14/7).

Ia mengungkapkan bahwa Kementerian Dalam Negeri hampir setiap pekan menerima permintaan dari aparat penegak hukum untuk menghadirkan saksi ahli dalam perkara yang melibatkan kepala desa.

"Hampir tiap minggu saya menerima surat permintaan dari penegak hukum untuk menjadi saksi ahli karena adanya kepala desa yang diproses hukum, baik oleh kepolisian maupun kejaksaan," kata Tito.

Menurut Tito, meningkatnya perkara yang melibatkan kepala desa tidak terlepas dari besarnya dana negara yang kini dikelola di tingkat desa.

Ia mengingatkan bahwa kesalahan dalam pengelolaan keuangan negara yang menimbulkan kerugian dapat berujung pada tindak pidana korupsi.

"Dulu desa tidak menerima anggaran negara seperti sekarang. Sekarang menerima dana negara, maka kalau salah mengelola dan merugikan keuangan negara tentu ada konsekuensi pidananya," ungkapnya.

Ia menilai tantangan yang dihadapi kepala desa bukan hanya menyangkut integritas, tetapi juga kemampuan menjalankan administrasi pemerintahan.

Mayoritas kepala desa, kata Tito, berlatar belakang pendidikan SMA sehingga belum tentu memiliki pengalaman dalam birokrasi maupun pengelolaan anggaran negara.