Menhut Raja Antoni: Tak Hanya Elite, Perhutanan Sosial dan Hutan Adat Kini Bisa Ikut Perdagangan Karbon

JawaPos.com - Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni menegaskan, perdagangan karbon sektor kehutanan kini tidak hanya diperuntukkan bagi perusahaan atau pemegang konsesi. Masyarakat di perhutanan sosial dah hutan adat juga bisa turut berpartisipasi.

”Ini juga menandakan bahwa perdagangan karbon tidak hanya untuk elite, tidak hanya untuk orang yang selama ini sudah berpunya, tetapi juga untuk orang yang ada di paling bawah di tapak,” kata Menhut Raja Antoni dilansir dari Antara.

Hal ini sejalan dengan Persetujuan Menteri Kehutanan tentang penerbitan unit karbon melalui skema Non Sertifikat Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca (Non SPE-GRK). Aturan tersebut sebelumnya telah diluncurkan pada Senin (6/7).

Baca Juga:Seperempat Abad Hidup Tanpa Listrik, BAZNAS Hadirkan Program Rumah Terang

Dalam persetujuan tersebut terdapat empat pemegang Persetujuan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH). Yakni terdiri atas tiga PBPH konsesi dan satu berasal dari skema perhutanan sosial.

Dengan demikian, lanjut Menhut, kelompok masyarakat pengelola hutan mulai memiliki kesempatan untuk terlibat langsung dalam mekanisme perdagangan karbon. ”Pada tanggal 6, saya telah mengeluarkan izin terhadap empat PBPH yang mulai bisa dagang, tiga PBPH konsesi dan satu perhutanan sosial,” ujar Raja Juli Antoni.

Menurut Menhut Raja Antoni, pemerintah ingin memastikan manfaat ekonomi dari perdagangan karbon dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat yang selama ini menjaga kelestarian hutan. Oleh karena itu, skema tersebut juga akan diperluas ke kawasan perhutanan sosial yang saat ini telah mencapai sekitar 8,3 juta hektare, termasuk sekitar 1,4 juta hektare hutan adat.

Baca Juga:Soal Jampidsus Kejagung Febrie Adriansyah, Pakar Psikologi Forensik Ungkap Kemungkinan Mata Dibalas Mata

”Termasuk 8,3 juta hektare perhutanan sosial kita akan bisa menikmati proses perdagangan karbon ini, termasuk 1,4 juta hektare hutan adat yang juga akan kita berdayakan bersama,” terang Raja Antoni.

”Selain membuka peluang pendapatan baru bagi masyarakat sekitar hutan, kebijakan ini diharapkan memperkuat insentif bagi upaya menjaga kelestarian hutan secara berkelanjutan,” lanjut dia.