Menguak Polemik Jual Beli Titik dan Awal Pendirian Dapur MBG

Permasalahan SPPG Bermula dari Hilangnya Titik di Kecamatan dan Tiadanya Transparansi

JawaPos.com - Pada awal program Makan Bergizi Gratis (MBG) mulai dijalankan, tidak banyak orang yang tertarik menjadi mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG. Alasannya masih ragu-ragu dan tidak jelas mekanisme pembayarannya. 

Seperti yang terjadi di Garut, Jawa Barat (Jabar).  Pada 2024 belum ada mitra SPPG. Setelah itu Yusup Supriadi, salah satu mitra yayasan SPPG di Kabupaten Garut mencoba untuk berperan terhadap program prioritas Presiden Prabowo Subianto ini.

Padahal program itu telah diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 83 Tahun 2024. Namun, minat masyarakat untuk membangun dapur masih relatif rendah. Alasannya, banyak ketidakpastian, termasuk mekanisme pembayaran kepada mitra.

"Pertama kali running itu kan di tanggal 6 Januari (2025). Di Kabupaten Garut baru ada beberapa dapur yang running karena memang masih pada ragu dan orang masih bertanya-tanya ke depannya seperti apa," kata Yusup saat dihubungi JawaPos.com, Senin (6/7) malam. 

Apalagi pada tahap awal pelaksanaan program MBG, penentuan lokasi dapur masih mengacu pada kuota kebutuhan di masing-masing wilayah.

Akan tetapi, Yusup yang juga kini menjabat Sekretaris Jenderal Himpunan Mitra Dapur Generasi Emas tersebut bercerita, kala itu dia mencoba ikut menyukseskan program MBG sejak Oktober-November 2024. Tepatnya menjelang peluncuran resmi program MBG pada awal 2025.

Pada tahap awal, proses pendaftaran belum dilakukan melalui portal daring Badan Gizi Nasional (BGN). Mitra cukup menyerahkan data dan dokumen secara langsung, karena petunjuk teknis (juknis) masih dalam tahap penyempurnaan.

"Yang sudah siap itu adalah SPPG-SPPG di Kodim-Kodim. Akhirnya dulu mendaftarnya lewat menyerahkan data. Alhamdulillah karena memang pertama jadi masih banyak uji coba, orang masih antara iya dan tidak, ragu dan tidak," ujarnya.

Persoalan mulai muncul setelah sistem pendaftaran berbasis web diberlakukan sekitar triwulan I 2025. Pada awal peluncuran portal itu terdapat informasi mengenai alokasi jumlah SPPG di setiap kecamatan. Namun, informasi itu kemudian tidak lagi muncul dalam sistem.