Kemenhut Targetkan 13 Taman Nasional Mandiri Finansial 2030

JawaPos.com - Kementerian Kehutanan (Kemenhut) bersama Satuan Tugas (Satgas) Pembiayaan Inovatif untuk Pengelolaan Taman Nasional dan Konservasi Spesies Ikonik tengah mengupayakan sistem konservasi berkelanjutan. Ikhtiar itu turut disuarakan oleh Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni dalam forum-forum internasional. Termasuk target untuk 13 taman nasional pada 2030.

Terbaru, Raja Juli hadir dalam Peusangan Elephant Conservation Initiative (PECI) Roundtable Meeting dalam rangkaian London Climate Action Week 2026 di Inggris. Melalui keterangan resmi yang disampaikan kepada awak media di Jakarta pada Jumat (26/6), Raja Juli menyampaikan bahwa Indonesia tengah membangun pendekatan baru dalam pengelolaan konservasi.

Tidak lagi bergantung pada pada pembiayaan publik, Pemerintah Indonesia membuka ruang investasi yang kredibel, berintegritas, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, alam, dan iklim. Menurut Raja Juli, itu merupakan paradigma baru dalam tata kelola konservasi. Tujuannya memastikan seluruh taman nasional di Indonesia memiliki kemandirian finansial.

”Masyarakat menjadi mitra utama, sektor swasta memiliki peran yang bermakna, dan negara menyediakan kerangka regulasi yang kuat untuk memastikan seluruh mekanisme berjalan secara akuntabel dan berkelanjutan,” kata dia.

Karena itu, Presiden Prabowo Subianto membentuk Satgas Pembiayaan Inovatif untuk Pengelolaan Taman Nasional dan Konservasi Spesies Ikonik. Dia menyampaikan bahwa satgas yang dipimpin oleh Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim S. Djojohadikusumo itu mampu mencapai target pada 2030 mendatang.

Yakni menjadikan 13 taman nasional dan 2 lanskap konservasi spesies ikonik mencapai tingkat kemandirian pembiayaan. Untuk mencapai target tersebut, Pemerintah Indonesia menerapkan strategi ganda melalui reformasi regulasi dan penguatan kelembagaan. Langkah tersebut dibarengi mobilisasi investasi melalui pengembangan instrumen keuangan inovatif dan kemitraan strategis.

”Pendekatan tersebut dibangun di atas 4 pilar utama, yaitu pengembangan instrumen pembiayaan inovatif, reformasi regulasi, komunikasi strategis, serta penguatan tata kelola dan sekretariat,” terangnya.

Menurut Raja Juli, keempat pilar tersebut dirancang untuk memastikan pengembangan pembiayaan konservasi berjalan secara terukur, transparan, dan memiliki dasar sosial serta kelembagaan yang kuat. Dalam kesempatan yang sama, dia juga memperkenalkan konsep Natural Ecosystems as a New Asset Class atau pendekatan yang memandang ekosistem alam sebagai aset strategis.

Karena itu, ada berbagai instrumen yang saat ini dikembangkan. Mulai kredit karbon, kredit biodiversitas, obligasi konservasi spesies atau species bonds, ekowisata, bioprospeksi, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, sampai berbagai skema kemitraan pemerintah dan swasta. Pendekatan itu diharapkan membuka peluang investasi baru yang mendukung konservasi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,

“Kami menyambut kemitraan dalam bentuk dukungan keahlian, transfer teknologi, dukungan implementasi program, maupun pembiayaan inovatif yang disepakati bersama. Kolaborasi global akan mempercepat upaya kita dalam menjaga keanekaragaman hayati sekaligus menciptakan manfaat ekonomi yang berkelanjutan,” jelasnya.