3 Peserta Calon Manajer Kopdes dan Kampung Nelayan Meninggal, Koalisi Minta Latsarmil Dihentikan

JawaPos.com - Koalisi Masyarakat Sipil meminta agar latihan dasar militer (latsarmil) calon manajer Koperasi Desa Kelurahan (Kopdes) dan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) dihentikan. Permintaan itu disampaikan setelah Kementerian Pertahanan (Kemehan) mengkonfirmasi 3 peserta meninggal dunia dalam waktu berdekatan.

Ketiga peserta bernasib malang itu terdiri atas Novia Rahmadhani, Anisa Muyassaroh, dan Yonanda Muhammad Taufiq. Mereka menjalani latsarmil di 3 satuan pendidikan berbeda. Yakni Satdik Dodikjur Rindam VI/Mulawarman Balikpapan, Satdik Puslatpur Kodiklatad Baturaja, dan Satdik Pusbahasa Kodiklatau Jakarta.

”Pelatihan dasar kemiliteran di program koperasi desa merah putih sudah seharusnya dihentikan termasuk agenda-agenda militerisasi sipil lainnya,” kata Direktur Imparsial Ardi Manto Adiputra dalam keterangan resmi pada Kamis (25/6).

Tidak hanya itu, Koalisi Masyarakat Sipil melakukan investigasi dan penegakan hukum. Menurut Ardi Manto, pelaku atau struktur komando atas pelaksanaan program tersebut harus bertanggung jawab secara hukum karena hilangnya nyawa di bawah kendali panitia seleksi dan penyelenggara pelatihan.

Baca Juga:Istri Gus Yaqut Ungkap Kondisi Kesehatan Suaminya yang Dirawat di RS Polri Kramat Jati

”Sudah semestinya program MBG dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) ditinjau ulang untuk dihentikan mengingat banyak masalah yang timbul akibat dua program itu,” ujarnya.

Secara umum, kata dia, koalisi mengkritik keras pelibatan TNI yang terlalu jauh dalam pelaksanaan program tersebut. Bukan hanya bertentangan dengan UU TNI terkait operasi selain perang, dia menyebutkan bahwa proyeksi koperasi seharusnya dilaksanakan melalui manajemen profesional dan modern.

Koalisi memandang program Kopdes Merah Putih sudah cacat sejak awal. Apalagi program tersebut dijalankan dengan menggunakan pendekatan serba militer. Menurut Ardi Manto, hal itu akan merusak esensi atas sistem perkoperasian yang seharusnya dijalankan berdasar kebutuhan anggota.

”Program KDMP ini membuka celah lebar terjadinya penyimpangan yang tak tersentuh oleh hukum. Apalagi, hingga saat ini, sistem peradilan militer belum direformasi dan anggota TNI masih tidak tunduk pada peradilan sipil,” terang dia.

Terhadap para peserta yang meninggal dunia, Koalisi Masyarakat Sipil turut menyampaikan duka cita sedalam-dalamnya. Ardi Manto menekankan bahwa mereka meninggal dunia karena sistem pendidikan militer diterapkan secara serampangan untuk warga sipil. Padahal, tidak ada hubungan sama sekali antara profesionalisme kerja menjalankan tugas koperasi dengan pelatihan militer.