Idrus Marham Klaim Demo Mahasiswa dan Prabowo Sejalan Perbaiki Ekonomi

Idrus Marham (tengah) Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bidang Kebijakan Publik (Istimewa).

 JawaPos.com - Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bidang Kebijakan Publik, Idrus Marham menilai aksi demonstrasi mahasiswa pada Jumat (13/6) kemarin sejatinya sama dengan "demo" yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto ketika mengungkap persoalan tata kelola ekonomi nasional di hadapan Sidang Paripurna DPR RI Mei lalu.

Menurut Idrus, baik gerakan demo mahasiswa maupun langkah “demo” Prabowo sama-sama berangkat dari kegelisahan terhadap persoalan bangsa, khususnya bagaimana membangun sistem ekonomi yang lebih baik dan berpihak kepada rakyat.

“Kalau kita memahami arah demo, sebenarnya demo mahasiswa dan “demo” Pak Prabowo itu memiliki titik temu.
Keduanya bicara tentang bagaimana memperbaiki tata kelola perekonomian bangsa,” ujar Idrus kepada wartawan, Sabtu (13/6).

Pernyataan itu disampaikan Idrus merespons aksi unjuk rasa demo Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) seluruh fakultas Universitas Indonesia (UI) bersama sejumlah mahasiswa dari Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jakarta dan Institut Pertanian Bogor (IPB), Jumat (12/6/2026).

Oleh karena itu, Idrus justru berharap agar mahasiswa mampu mem-backup upaya Prabowo untuk mengatasi masalah perekonomian bangsa yang dikuasai segelintir orang.

“Mahasiswa punya hak demokrasi untuk menyampaikan pendapat. Tetapi kita berharap energi gerakan mahasiswa diarahkan pada persoalan yang lebih fundamental, yaitu bagaimana memperbaiki tata kelola ekonomi nasional,” katanya.

Idrus merujuk pada pernyataan Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Paripurna DPR RI terkait dugaan praktik manipulasi perdagangan seperti under-invoicing, under-counting, hingga transfer pricing selama puluhan tahun yang disebut berpotensi menyebabkan kerugian negara hingga 908 miliar dolar AS atau sekitar Rp 15.400 triliun.

“Yang menjadi pertanyaan, kenapa persoalan sebesar Rp 15.400 triliun ini tidak menjadi perhatian kita bersama secara kolektif? Itu disampaikan langsung oleh Presiden di depan Sidang Paripurna DPR. Ini angka yang sangat besar dan harus menjadi perhatian bersama,” paparnya.

Saat ini, ia menerangkan bahwa langkah Prabowo memperbaiki masalah tersebut berpotensi menimbulkan reaksi darinpihak-pihak yang selama ini menikmati celah dalam tata kelola ekspor.

"Karena banyak orang terganggu, baik dalam negeri maupun negara-negara tertentu yang menjadi tempat penyimpanan uang pasti terganggu," ucapnya.