Komisi II DPR Ingatkan Indonesia Tak Cukup Hanya Kuat Fiskal, Tapi Harus jadi Negara Produktif

JawaPos.com - Anggota Komisi II DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Azis Subekti, menilai tahun 2027 harus menjadi titik penting bagi Indonesia untuk mengubah arah pembangunan nasional. Menurutnya, Indonesia tidak cukup hanya dikenal sebagai negara dengan kekuatan fiskal, tetapi juga harus mampu menjadi negara yang produktif dan berdaya saing.

Azis menjelaskan, selama lebih dari dua dekade terakhir Indonesia berhasil menjaga stabilitas ekonomi, memperluas pembangunan infrastruktur, memperkuat perlindungan sosial, hingga menghadirkan layanan negara sampai tingkat desa. Namun, ia mempertanyakan sejauh mana kekuatan fiskal tersebut benar-benar mampu melahirkan produktivitas ekonomi.

“Capaian itu penting dan harus dihargai. Namun pertanyaan berikutnya adalah, apakah seluruh sumber daya fiskal yang kita miliki sudah benar-benar melahirkan produktivitas, nilai tambah, lapangan kerja berkualitas, dan daya saing nasional?” kata Azis kepada wartawan, Kamis (11/6).

Baca Juga:Pelaku Pembunuhan Siswa SD di Sragen Ditangkap, Ternyata Residivis dan Bukan Orang Dekat!

Menurut dia, tantangan terbesar Indonesia ke depan bukan lagi sekadar menjaga stabilitas ekonomi, melainkan meningkatkan produktivitas nasional. Karena itu, keberhasilan pembangunan tidak boleh hanya diukur dari besarnya anggaran maupun tingginya serapan belanja pemerintah.

“Yang harus kita ukur bukan hanya berapa besar APBN dan APBD dibelanjakan, tetapi kemampuan ekonomi apa yang lahir dari belanja itu. Apakah masyarakat semakin produktif, apakah daerah semakin mandiri, apakah nilai tambah ekonomi meningkat, dan apakah daya saing bangsa semakin kuat,” ujarnya.

Azis menilai, Indonesia selama ini berhasil membangun fondasi sebagai negara fiskal yang mampu menghimpun penerimaan, menjaga stabilitas keuangan publik, serta memperluas pelayanan kepada masyarakat. Meski demikian, ia menegaskan bahwa kekuatan fiskal belum otomatis menjadikan Indonesia sebagai negara produktif.

Baca Juga:Angkatan Laut Gagalkan Penyelundupan Mineral Mentah Strategis Mengandung Radioaktif Bernilai Triliunan Rupiah

“Negara fiskal diukur dari kemampuannya mengumpulkan dan membelanjakan sumber daya. Negara produktif diukur dari kemampuannya mengubah sumber daya itu menjadi kemampuan ekonomi yang terus berkembang,” jelasnya.

Ia menekankan pentingnya perubahan pola pikir dalam penyusunan APBN dan APBD. Menurut Azis, pemerintah harus mulai membedakan antara belanja yang habis dipakai dengan investasi pembangunan yang manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang.

“Jalan yang baik akan melayani ekonomi puluhan tahun. Sekolah yang baik akan melahirkan generasi produktif puluhan tahun. Pelabuhan yang baik akan menggerakkan perdagangan puluhan tahun. Karena itu, orientasi pembangunan harus bergeser dari sekadar membiayai kegiatan menjadi membangun kemampuan,” ungkapnya.

Azis juga menyoroti budaya birokrasi yang dinilai masih terlalu fokus pada aktivitas administratif dibanding hasil nyata di lapangan. Selama ini, ukuran keberhasilan birokrasi kerap berhenti pada serapan anggaran, jumlah program, atau laporan kegiatan, padahal masyarakat membutuhkan manfaat langsung dari pembangunan.