SIM Digital Disambut Positif Masyarakat, Polri Akan Tingkatkan Layanan Lebih Transparan

JawaPos.com - Korlantas Polri mencatat adanya kepuasan masyarakat dari pemberlakuan Surat Izin Mengemudi (SIM) Digital. Melihat hal itu, Polri berkomitmen untuk terus meningkatkan layanan digital.

Direktur Registrasi dan Identifikasi (Dirregident) Korlantas Polri, Brigjen Pol Wibowo mengatakan, SIM Digital memudahkan masyarakat dalam mengakses dokumen berkendara secara praktis, aman, dan efisien melalui perangkat digital.

Melalui digitalisasi ini, Polri menargetkan pengurangan penggunaan dokumen fisik. Dengan layanan ini juga akan meningkatkan transparansi.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada masyarakat atas respons positif dan kepercayaan yang diberikan terhadap layanan SIM Digital. Dukungan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan yang mudah, cepat, transparan, dan akuntabel,” ujar Wibowo, Rabu (10/6).

Baca Juga:Sudah Disiapkan Lokasi Baru, PKL Gembong Tebasan Masih Ngeyel Berjualan di Bahu Jalan

Menurutnya, SIM Digital merupakan bagian dari modernisasi pelayanan registrasi dan identifikasi (Regident), tidak hanya memberikan kemudahan bagi masyarakat, tetapi juga memperkuat akurasi data kepolisian.

Polri juga mengacu kepada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam pemberlakuan SIM Digital. Dalam aturan tersebut, tertuang bahwa Polri memiliki kewenangan menerbitkan dan mengelola SIM serta Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).

Dasar hukum lainnya adalah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menegaskan bahwa Polri merupakan institusi yang sah dan berwenang dalam penyelenggaraan registrasi dan identifikasi pengemudi maupun kendaraan bermotor di Indonesia.

Wibowo menjelaskan, fungsi Regident tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memiliki peran penting sebagai bagian dari forensik kepolisian. Data SIM dan STNK menjadi instrumen strategis dalam mendukung penyelidikan, penyidikan, identifikasi pelaku kejahatan, pelacakan kendaraan hasil tindak pidana, hingga pembuktian dalam proses penegakan hukum.

“Transformasi digital di bidang Regident tidak hanya meningkatkan kualitas pelayanan publik, tetapi juga memperkuat dukungan data yang akurat bagi fungsi penegakan hukum dan forensik kepolisian,” tandasnya.