Lembaga Pengawasan Melempem, Tokoh dan Aktivis Soroti Syahwat Politik dalam Kabinet Gemuk Prabowo

JawaPos.com – Sejumlah aktivis dan tokoh nasional melontarkan kritik terhadap arah kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Dalam sebuah diskusi publik di Universitas Paramadina, para pakar menilai laporan majalah internasional The Economist berjudul “Indonesia's President is Jeopardizing the Economy and Democracy” menjadi sinyal memburuknya tata kelola pemerintahan di Indonesia.

Mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Sudirman Said, menyoroti semakin melemahnya fungsi negara hukum yang dinilai dikerdilkan demi kepentingan politik praktis.

"Negara hukum dan daulat rakyat yang semula dirancang oleh para pendiri bangsa sebagai instrumen vital pendistribusian kemakmuran, kini mengalami pengerdilan dan semata dijadikan instrumen elektoral. Sekadar untuk merebut, mengakumulasi, dan mempertahankan kekuasaan," kata Sudirman Said, Minggu (24/5).

Menurut Sudirman, akumulasi persoalan tata kelola selama satu dekade terakhir telah mendorong pergeseran dari kepemimpinan berbasis institusi menuju personalisasi kekuasaan.

"Aturan main diubah atau digeser-geser. Kebijakan dijungkirbalikkan. Lembaga pengawas dilumpuhkan," tuturnya.

Ia juga menggambarkan kondisi ekonomi nasional saat ini sebagai situasi yang terjebak akibat kebijakan tanpa pengawasan institusional yang kuat.

"Kita seperti berjalan di dalam lumpur hisap. Semakin bergerak, semakin tersedot. Intervensi Rp 500-an triliun lebih ke pasar bukannya membangun kepercayaan, malah menjauhkan," jelas Sudirman.

Sudirman menilai pemulihan kepercayaan publik menjadi langkah utama untuk keluar dari krisis tata kelola yang terjadi saat ini.

"Semua pihak harus bekerja keras, bahu-membahu, restoring confidence. Membangun kembali trust. Yang paling bertanggung jawab tentu adalah yang diamanahi otoritas. Syaratnya satu: buka lebar-lebar telinga, mata, dan nurani!" tegasnya.