Dandhy Laksono Bersama Masyarakat Sipil Nobar Film Pesta Babi, Soroti Kegagalan Negara Beri Keadilan di Papua

JawaPos.com – Koalisi Masyarakat Sipil mengadakan kegiatan nonton bareng (nobar) dan diskusi film Pesta Babi yang mengangkat isu eksploitasi alam di Papua. Sutradara film tersebut, Dandhy Dwi Laksono, hadir langsung sebagai pembicara dalam forum diskusi.

Selain Dandhy, sejumlah aktivis dan tokoh nasional turut menghadiri acara tersebut, di antaranya Sudirman Said, Todung Mulya Lubis, Lukman Hakim Saifuddin, hingga Beka Ulung Hapsara.

Dalam diskusi itu, Ketua Institut Harkat Negeri, Sudirman Said, menilai terjadi pergeseran orientasi kekuasaan yang semakin menjauh dari kepentingan rakyat. Ia menyebut kebijakan publik dan penunjukan pejabat kini lebih diarahkan untuk kepentingan elektoral dibanding pelayanan masyarakat.

"Ada gejala akut, negara semula alat pembagi kemakmuran pencipta keadilan, direduksi jadi mesin elektoral," kata Sudirman, Kamis (21/5).

Sudirman juga mengkritik arah penggunaan anggaran negara yang dinilainya tidak lagi berpihak secara merata kepada masyarakat. Ia menyinggung kerusakan alam di Papua yang terjadi atas nama pembangunan.

"Kenapa ada perusakan alam Papua seperti di film “Pesta Babi”? APBN dibagi, tapi tidak untuk seluruh rakyat. Pejabat ditunjuk, tidak untuk melayani rakyat," tegas Sudirman.

Menurutnya, banyak institusi formal seperti DPR dan partai politik tidak lagi responsif terhadap kritik publik. Karena itu, ia mengajak masyarakat sipil dan generasi muda untuk memperkuat konsolidasi.

"Kita terima? Jangan sampai. Bukan dengan melawan, tapi mengorganisasi diri, mempersiapkan diri. DPR lumpuh, partai lumpuh, itu wake up call buat masyarakat sipil bangkit dan bersatu. Lewat forum ini, waktunya menata diri," tegasnya.

Sementara itu, mantan Direktur Eksekutif Perludem, Annisa Nur Agustyati, menyoroti tingginya biaya politik yang mendorong praktik eksploitasi sumber daya alam demi kepentingan elite dan penyandang dana politik.

"Kita bisa melihat secara elektoral, bagaimana elite politik mendapatkan pendanaan. Karena besarnya ongkos politik kita, cara-cara eksploitatif-ekstraktif dilakukan. Dana politik dari pengusaha yang tidak gratis itu dikembalikan servisnya oleh politisi kepada yang membiayai," ungkap Annisa.