Dana Desa Dialihkan 58 Persen ke KDMP, Kemendes Sebut Infrastruktur Desa Tak Terganggu

JawaPos.com–Kementrian Desa Pengembangan investasi Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDT) memastikan kebijakan realokasi Dana Desa sebesar 58 persen untuk mendukung Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) tidak akan mengganggu pembangunan infrastruktur maupun program prioritas lain di desa. Fokus kebijakan disebut hanya pada teknik pemanfaatan, bukan pengurangan alokasi.

Direktur Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan (Dirjen PDP) Nugroho Setijo Nagoro menegaskan, Dana Desa tetap berjalan sesuai fungsi awalnya.

”Enggak (terganggu), dana desa tetap, tetap sesuai fungsinya,” ujar Nugroho Setijo Nagoro saat ditemui Jawapos.com usai acara di acara China-Indonesia Promotional Event untuk Peluncuran Edisi Bahasa Inggris buku Xi Jinping: The Governance of China (Volume V) di Hotel Mulia, Selasa (28/4).

Baca Juga:Rahasia Video Konser Anti Blur: Keajaiban Nightography Galaxy S26 Ultra

Dia menjelaskan, skema pengelolaan Dana Desa saat ini tidak berbeda jauh dengan sebelumnya. Di mana sebagian anggaran memang telah ditentukan untuk prioritas pemerintah.

”Dulu itu ada tagging. Tagging itu prioritas pemerintah, itu sekitar 45 persen. Nah, kan sama dengan sekarang di-tagging juga. Kewenangan desa itu 30-40 persen. Nggak ada masalah. Dan tetap fokus pada kebutuhan masyarakat. Jadi nggak ada yang berkurang sebenarnya,” kata Nugroho.

Dia juga memastikan penggunaan Dana Desa selama ini tetap optimal. Sejak awal sebagian anggaran memang sudah diarahkan untuk program wajib pemerintah desa.

Baca Juga:Cerita Korban Terakhir Dievakuasi: Terpaksa Tiduran di Atas Gelimpangan Orang di Gerbong KRL

”Tetap optimal. Hanya persoalan penggunaan. Kalau dulu itu bahkan 45 persen kan sudah di-tagging. Artinya harus atau wajib dilakukan pemerintah desa. Sekarang pun juga begitu. Jadi kewenangan pemerintah desa itu antara 45 sampai 50 persen, sebelumnya juga sama. Jadi nggak berkurang sama sekali,” jelas Nugroho Setijo Nagoro.

Ikhwal di sejumlah daerah yang disebut mengalami hambatan pembangunan jalan lantaran adanya pembangunan Kopdes Merah Putih, Nugroho menilai ruang untuk pembangunan infrastruktur tetap tersedia. ”Kan masih ada, masih ada juga ruangnya. Ruang pembangunan masih ada. Sama kok,” ujar dia.

Dia menyebut, dalam satu dekade terakhir pembangunan infrastruktur desa telah berjalan cukup massif. Sehingga pemerintah mulai mendorong penguatan sektor ekonomi desa melalui KDMP.