Mentan Proyeksikan Kopdes Merah Putih Dapat Margin Rp 50 T, Pengamat: Boleh-Boleh Saja Angka Itu Digunakan, Namanya Doa

JawaPos.com-Analis politik Hendro Satrio buka suara soal keterangan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman berkaitan dengan program Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih. Menurut dia, proyeksi margin Rp 50 triliun dari memutus rantai pasok pihak ketiga atau middleman sah-sah saja. Mengingat program Kopdes Merah putih masih belum bergulir secara menyeluruh.

”Mungkin itu hitungannya menghasilkan margin Rp 50 triliun, tapi kan memang belum ada yang jalan (programnya). Karena belum ada yang jalan, ya boleh-boleh saja angka itu digunakan, namanya doa,” kata dia saat diwawancarai oleh JawaPos.com pada Sabtu (25/4).

Pria yang akrab dipanggil Hensat itu menyatakan bahwa dirinya tidak pernah meragukan komitmen pemerintah untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat Indonesia. Namun demikian, pemerintah tetap harus diingatkan. Bahwa masyarakat juga berusaha sangat keras untuk hidup dan mempertahankan hidup masing-masing.

”Sehingga memang dibutuhkan sebuah komitmen yang luar biasa dalam menyediakan bahan pangan dan mempertahankan agar affordable untuk dibeli, harganya harus terjangkau,” ucap dia.

Tentu saja, Hensat berharap program Kopdes Merah Putih yang dirancang oleh pemerintah berjalan sesuai rencana. Termasuk proyeksi Mentan Amran yang sudah menghitung potensi margin Rp 50 triliun dengan memangkas rantai pasok bahan pangan. Dia percaya, jika itu dilakukan dengan baik, bukan tidak mungkin angka yang keluar dari keterangan Amran benar-benar tercapai.

”Kemarin kan kalau dari keterangan mentan tujuannya baik, memotong middleman dalam rangkaian distribusi beras misalnya. Nah ini harus segera diwujudkan. Tapi, yang paling penting ini adalah supaya middleman-middleman itu turut membantu program pemerintah,” jelasnya.

Hensat menilai hal itu harus dilakukan karena middleman tersebut sudah lama mencari makan dari rantai pasok tersebut. Apabila tiba-tiba hilang, bukan tidak mungkin mereka berontak. Para pihak ketiga itu, lanjut dia, bisa jadi tidak langsung manut apabila tidak ada kompensasi atau jalan yang diberikan oleh pemerintah berkaitan dengan periuk mereka.

”Kan susah ya, tadinya mereka makan sebagai middleman terus tiba-tiba ada Koperasi Desa Merah Putih, kecil kemungkinannya mereka langsung nurut. Kecuali ada kompensasi atau dilibatkan dalam kegiatan Koperasi Merah Putih oleh pemerintah,” ujarnya.