Connie Bakrie Ingatkan Prabowo soal Blanket Overflight AS: Bertentangan Prinsip Politik Luar Negeri Bebas-Aktif

Proposal itu ditujukan kepada Presiden RI Prabowo Subianto, Menteri Pertahanan RI, dan Menteri Luar Negeri RI. Proposal itu dikirimkan pada Selasa (14/4).

"Betul, semoga secepatnya sampai ke mereka bertiga," kata Connie saat dihubungi JawaPos.com, Rabu (15/4).

Connie menyampaikan analisis atas beredarnya dokumen pentagon "Operationalizing U.S. Overflight" pada
12 April 2026, yang mengusulkan akses blanket overflight bagi pesawat militer United States melalui ruang udara Indonesia. 

Ia menegaskan, secara hukum internasional dan nasional, ruang udara Indonesia adalah kedaulatan penuh dan eksklusif, sebagaimana diatur dalam Konvensi Chicago 1944 (Pasal 1 & 3), UNCLOS 1982 (Pasal 2 & 49), UU No. 1 Tahun 2009 dan PP No. 4 Tahun 2018.

Bahkan, Connie menyebut proposal blanket overflight dapat menggerus kendali operasional TNI AU secara real-time, serta
bertentangan dengan prinsip politik luar negeri bebas-aktif.

"Menempatkan Indonesia sebagai strategic transit node dalam arsitektur militer Indo-Pasifik," tegasnya.

Connie menegaskan, jika dokumen blanket overflight disetujui, negara Indonesia dalam keadaan bahaya. Ia khawatir, blanket overflight akan melemahkan sistem pertahanan udara nasional.

"Jika disetujui tanpa kontrol ketat, hilangnya kontrol langsung atas lalu lintas militer asing, potensi blind spot dalam sistem radar nasional," imbuhnya.

Sebelumnya, Kementerian Pertahanan (Kemhan) buka suara atas pemberitaan media India berkaitan dengan dokumen rahasia pertahanan Amerika Serikat (AS). Karo Infohan Setjen Kemhan, Brigjen TNI Rico Sirait, menyatakan dokumen itu merupakan rancangan awal yang masih dalam tahap pembahasan internal dan antarinstansi.

"Dokumen tersebut bukan merupakan perjanjian final, belum memiliki kekuatan hukum mengikat, serta belum dapat dijadikan dasar kebijakan resmi Pemerintah Republik Indonesia,” ucap Rico saat dikonfirmasi, Senin (13/4).