JawaPos.com - Pemerintah memperkuat koordinasi antar kementerian dan lembaga untuk memastikan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak atau PP Tunas dapat berjalan secara optimal.

Hal ini dibahas dalam rapat koordinasi tindak lanjut PP TUNAS yang berlangsung di kantor Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) di Jakarta Pusat, Rabu (11/3). Pertemuan tersebut dihadiri berbagai kementerian dan lembaga yang memiliki peran dalam pelindungan anak di ruang digital.

Beberapa instansi yang turut hadir antara lain Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Agama, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, serta Sekretariat Kabinet.

Baca Juga:Pelukan Dahlan Iskan dan Goenawan Mohamad Setelah 10 Tahun

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menegaskan bahwa penerapan PP TUNAS merupakan bagian dari gerakan nasional untuk meningkatkan perlindungan anak di ruang digital.

“Implementasi PP TUNAS memerlukan kolaborasi semua pihak untuk memastikan upaya pelindungan anak di ruang digital, sesuai dengan semangat dari Bapak Presiden, bisa dijalankan dengan lebih efektif,” kata Meutya usai Rakor Tindak Lanjut PP TUNAS di Kantor Kementerian Komdigi, Jakarta Pusat, dikutip Kamis (12/3).

Regulasi tersebut dijadwalkan mulai berlaku efektif pada 28 Maret 2026, tepat satu tahun setelah ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto pada 28 Maret 2025.

Baca Juga:Biar Punya Beking, Buron Kasus Narkoba Hamid alias Boy Akui Setor Uang Rp 1,6 Miliar kepada AKP Malaungi

Meutya menyebut penerapan kebijakan ini menjadi langkah penting mengingat perkembangan ruang digital yang semakin pesat dan berdampak pada kehidupan anak-anak.

“Indonesia menjadi negara pertama dengan skala yang sangat besar dalam menerapkan kebijakan pelindungan anak di ruang digital dengan sekitar 70 juta anak di bawah usia 16 tahun,” jelasnya.

Gerakan nasional tersebut melibatkan peran aktif berbagai kementerian dan lembaga sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menilai pemerintah daerah memegang peranan strategis dalam pelaksanaan kebijakan ini. Kementerian Dalam Negeri akan memastikan program pelindungan anak dari dampak negatif ruang digital masuk dalam perencanaan pembangunan daerah.

“Dengan 38 provinsi, 98 kota, dan 416 kabupaten, pelibatan pemerintah daerah menjadi keharusan. Program ini perlu masuk dalam perencanaan daerah, baik RPJMD, rencana strategis, maupun APBD,” ujar Tito.

Dukungan juga datang dari sektor pendidikan. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menyampaikan bahwa sekolah mulai menerapkan pembatasan penggunaan gawai melalui konsep 3S.

“Kami menerapkan prinsip screen time untuk membatasi penggunaan gawai, screen break untuk membiasakan anak beristirahat dari layar, dan screen zone untuk mengatur area di sekolah yang boleh atau tidak boleh menggunakan gawai,” jelasnya.