JawaPos.com – Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menyampaikan bahwa pemerintah telah menyiapkan langkah antisipatif terkait potensi beririsan antara malam takbiran Idul Fitri dan Hari Raya Nyepi, yang tahun ini jatuh pada 19 Maret 2026.

Hal tersebut disampaikan Nasaruddin usai bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Rabu (4/3).

“Saya juga melaporkan persiapan menjelang Hari Raya Idul Fitri. Pada 19 Maret nanti ada Hari Nyepi. Kita mengetahui bahwa saat Hari Nyepi tidak diperkenankan ada suara berisik maupun aktivitas kendaraan,” kata Nasaruddin.

Ia menjelaskan, pemerintah melalui Kementerian Agama Republik Indonesia telah melakukan koordinasi intensif dengan pemerintah daerah serta tokoh masyarakat di Bali guna memastikan kedua perayaan keagamaan dapat berlangsung dengan baik dan penuh saling pengertian.

“Alhamdulillah, kami telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan tokoh-tokoh masyarakat di Bali. Sudah ada kesepakatan bahwa takbiran tetap dapat dilaksanakan dan tidak bertentangan dengan pelaksanaan Nyepi,” jelasnya.

Nasaruddin menegaskan, pelaksanaan takbiran akan dilakukan dengan sejumlah penyesuaian. Salah satunya, takbiran di Bali tidak menggunakan pengeras suara.

“Dengan catatan, Nyepi tetap berjalan sebagaimana mestinya, dan takbiran juga berlangsung dengan penyesuaian. Takbiran tidak menggunakan sound system dan dibatasi waktunya, yaitu dari pukul 18.00 sampai 21.00 waktu setempat,” tegasnya.

Menurut Nasaruddin, kesepakatan tersebut mencerminkan kedewasaan serta kearifan masyarakat Indonesia dalam menjaga harmoni di tengah keberagaman. Ia juga mengapresiasi sikap saling menghormati antarumat beragama yang telah terbangun dengan baik, khususnya di Bali.

“Inilah wajah Indonesia. Ketika dua momentum keagamaan besar bertemu, kita tidak mempertentangkan, tetapi mencari titik temu melalui dialog dan musyawarah. Semangat toleransi dan saling menghargai harus terus kita rawat,” tuturnya.

Terkait kemungkinan adanya perbedaan waktu penetapan Idul Fitri, Nasaruddin mengatakan hal tersebut merupakan dinamika yang lazim dalam kehidupan keagamaan di Indonesia.

“Terkait potensi perbedaan waktu penetapan Idul Fitri, hal tersebut kita terima sebagai sesuatu yang biasa dalam kehidupan beragama di Indonesia. Penetapan resmi akan kita tunggu sesuai mekanisme yang berlaku,” ujarnya.

Ia menambahkan, pemerintah akan tetap mengikuti prosedur sidang isbat sebagai mekanisme resmi penetapan awal Syawal. Masyarakat diimbau untuk menunggu pengumuman resmi dan menjaga suasana tetap kondusif.

“Kita harapkan seluruh umat beragama dapat menjalankan ibadahnya dengan tenang, khusyuk, dan penuh rasa saling menghormati. Kita akan memastikan semua dapat berjalan dengan baik dan tentu membutuhkan dukungan masyarakat Indonesia dalam menjaga keharmonisan sosial,” pungkasnya.