
Presiden Prabowo Subianto/(Dok. Jawapos.com).
JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya dalam menegakkan integritas dan supremasi hukum tanpa pandang bulu. Ia memastikan tidak akan memberikan perlindungan kepada siapa pun yang terbukti melanggar hukum, termasuk jika pelanggaran itu dilakukan oleh kader Partai Gerindra.
Penegasan tersebut disampaikan Prabowo saat memberikan pidato dalam acara Panen Raya dan Pengumuman Swasembada Pangan di Karawang, Jawa Barat, Rabu (7/1).
Di hadapan jajaran Kabinet Merah Putih, Prabowo menceritakan pengalamannya saat menerima daftar puluhan perusahaan yang izinnya terancam dicabut, akibat pelanggaran aturan.
Prabowo mengaku sengaja tidak ingin melihat secara detail nama-nama pemilik perusahaan dalam daftar tersebut. Langkah itu diambil untuk menjaga objektivitasnya sebagai kepala negara, mengingat kemungkinan adanya relasi personal hingga kader partainya sendiri.
“Saya bilang, saya tidak mau lihat karena saya takut ada teman saya di situ. Begitu saya intip sedikit, eh ternyata ada Gerindra. Jadi, lebih baik saya tidak mau tahu,” kata Prabowo.
Ia menegaskan, keputusan tersebut merupakan bentuk tanggung jawab moral agar kebijakan negara tidak dipengaruhi oleh kepentingan pribadi maupun politik. Proses penindakan, kata Prabowo, sepenuhnya diserahkan kepada aparat penegak hukum sesuai mekanisme yang berlaku.
Menurutnya, landasan sikap tegas itu bersumber langsung dari amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 3 yang menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
“UUD 45 Pasal 33 jelas tak usah ada penerjemah. Apa yang tidak jelas? Yang tidak paham, keluar saja dari jabatan. Segera mengundurkan diri,” tegasnya.
Prabowo juga mengungkapkan langkah konkret pemerintah dalam menyelamatkan aset negara. Hingga saat ini, pemerintah telah menyita sekitar 4 juta hektare kebun kelapa sawit yang terbukti melanggar hukum. Ia memastikan, upaya tersebut akan terus dilanjutkan secara masif pada tahun-tahun mendatang.
“Tahun 2026, kita targetkan menyita tambahan 4 sampai 5 juta hektare lagi. Kita juga sudah bertindak terhadap ratusan tambang ilegal dan menyelamatkan ratusan triliun rupiah uang negara,” ungkap Prabowo.
Prabowo pun mengajak seluruh menteri dan jajaran Kabinet Merah Putih untuk bersatu dalam memerangi korupsi dan penyelewengan. Ia menekankan, tugas utama pemerintah adalah memastikan kekayaan negara benar-benar dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat.
“Uang rakyat harus dinikmati oleh seluruh bangsa Indonesia. Tidak boleh satu persen pun tidak sampai ke rakyat. Ini tekad saya sebagai Presiden,” pungkasnya.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

7 Cara Ampuh Mengatasi HP Lemot Tanpa Harus Ganti Baru
Ferry Juliantono Rencanakan Penyaluran Gaji PNS dan Pensiun lewat Koperasi
Prediksi Skor Buriram vs Borneo di ASEAN Club Championship: Thunder Castle Menang Tipis
Pengurus NU Laporkan Dugaan Politik Uang Muktamar ke KPK, Uang Rp 40 Juta Dikembalikan
Prediksi Skor Kuching City vs Tampines di ASEAN Club Championship: The Cats Unggul Tipis
Besan KDM Komjen Karyoto Dimutasi dari Jabatan Kabaharkam Jelang Pensiun
Didik J Rachbini: Putusan MK Ungkap Kebohongan Gibran dan Jokowi
Jokowi Temui Prabowo saat Sidang Putusan Gibran, Ajudan Ungkap Isi Pertemuan
Prediksi Skor Meksiko vs Cile: El Tri Bakal Bangkit, La Roja Akhiri Tren Buruk
Gibran Terbukti Tak Punya Ijazah SMA, tapi MK Tidak Berwenang Diskualifikasi dari Wapres

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022