Panglima TNI Itu Tentara Terlatih dan Terdidik

JawaPos.com - Tidak lama lagi Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto masuk usia pensiun. Otomatis bakal ada pergantian pucuk pimpinan TNI. Sejumlah pengamat militer berharap pergantian panglima TNI tersebut tidak sampai memunculkan polemik.

Pengamat militer Robi Sugara mengatakan, semua pihak sudah melempar opini soal sosok ideal pengganti Hadi. Dalam negara demokrasi menurut dia, siapa pun boleh beropini dan berkomentar. Namun, keputusan terakhir ada di tangan Presiden Joko Widodo, sesuai dengan Undang-Undang 34/2004 tentang TNI.

Dosen Pengkajian Strategik, Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu menyayangkan ada pendapat yang menyebutkan bahwa pergantian Panglima TNI harus memikirkan aspek situasi politik jelang Pilpres 2024. Kemudian juga munculnya komentar soal kapabilitas matra tertentu untuk menjaga soliditas di tubuh TNI.

"Jika Presiden mempertimbangkan pendapat-pendapat seperti ini, maka sangatlah berhaya," tutur Robi Sugara saat dihubungi Senin (26/7).

Robi menyampaikan, pemilihan panglima TNI dengan aspek situasi politik menjelang 2024, seperti mengembalikan TNI untuk berpolitik. Kondisi tersebut bertentangan atau menyalahi amanat UU TNI. Seperti diketahui di Undang-Undang tersebut diamanatkan bahwa TNI adalah tentara profesional. Yaitu tentara yang terlatih, terdidik, dan diperlengkapi secara baik.

Kemudian tidak berpolitik praktis, tidak berbisnis, dan dijamin kesejahteraannya. Serta mengikuti kebijakan politik negara yang menganut prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional, dan hukum internasional yang telah diratifikasi.

Menurut Robi pandangan yang menyebut bahwa matra tertentu memiliki kapabilitas memimpin TNI juga berbahaya. Sebab, ketika panglima TNI nanti dijabat oleh prajurit di luar TNI AD, muncul kesan matra lain tidak memiliki kapasitas menjaga soliditas di tubuh TNI. Begitupun sebaliknya.

Menurut dia, pandangan seperti itu jika dibongkar lebih dalam, seolah-olah hanya matra tertentu yang memiliki kapabilitas serta mampu menjaga soliditas di tubuh TNI. Robi mengingatkan dalam pola kepemimpinan TNI dikenal istilah rantai komando. Dengan istilah tersebut, seluruh prajurit TNI taat kepada pimpinannya.

"Jadi dalam hal ini, siapa pun yang menjadi pimpinan, dari matra apa pun, seluruh prajurit akan patuh dan melaksanakan rantai komando tersebut," jelasnya sembari mencontohkan bahwa selama kepemimpinan Panglima TNI Marsekal Hadi TNI tetap solid menjalankan tugas.

Baca juga: Panglima TNI Gunakan Strategi Ofensif-Defensif Tangani Covid-19

Robi berharap proses pemilihan Panglima TNI harus dipikirkan dengan matang oleh Presiden. Supaya dapat mengemban tugas-tugas negara dengan baik. Namun, janganlah hal tersebut diarahkan kepada hal-hal yang diluar koridor konstitusi atau malah terkesan melecehkan institusi TNI itu sendiri. TNI harus menjadi lembaga rakyat yang profesional dan lebih baik lagi ke depannya dengan ide-ide dan gagasan yang baik.

Robi mengingatkan bahwa siapa pun yang dipilih presiden menjadi Panglima TNI pasti bisa mengemban tugas-tugas negara dengan baik. Selain itu juga pasti mampu menjaga soliditas bukan hanya di tubuh TNI. Bahkan lebih dari itu, juga mampu menjaga soliditas rakyat Indonesia.

“Presiden memiliki hak pregoratif dalam menentukan yang sesuai dengan amanat UU dimana tantara kita adalah tantara yang berada di semua golongan, dan tidak berpolitik,” pungkasnya.