Wamen Dzulfikar Klaim Polisi Aktif di Kementerian Bantu Penanggulangan TPPO yang Masih Marak Terjadi

JawaPos.com - Tidak hanya di Kementerian Pertanian (Kementan) dan Kementerian ESDM, peran strategis polisi aktif di Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) juga dinilai penting. Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Dzulfikar Ahmad Tawalla menyampaikan bahwa polisi aktif yang bertugas di kementeriannya turut membantu penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang masih marak terjadi. 

Karena itu, Wamen Dzulfikar tidak ragu-ragu menyampaikan bahwa pelipatan personel Polri aktif di KP2MI sudah menjadi kebutuhan strategis. Keberadaan mereka sangat penting karena penanggulangan TPPO sangat kompleks. Sebab, kejahatan TPPO merupakan tidak kriminal lintas batas negara yang kerap mengandalkan jejaring dari negara satu dengan negara lainnya. Sehingga penanganannya tidak mudah. 

”Dari pandangan saya perlunya KP2MI membutuhkan penegakan hukum (Polri),” kata dia.

Dzulfikar menyampaikan bahwa KP2MI dan Polri sudah menyepakati pembentukan desk khusus untuk menangani pekerja migran ilegal dan TPPO. Keberadaan desk tersebut, lanjut dia, dilakukan demi mempercepat proses penanganan. Dengan keberadaan desk khusus itu, koordinasi dapat dilakukan secara langsung oleh semua pihak yang memiliki kewenangan dan kewajiban memberikan pelindungan kepada PMI.

”Dengan polisi aktif dalam struktur KP2MI, penegakan hukum terkait TPPO dapat lebih cepat dan efisien, karena koordinasi dan komunikasi lebih cepat serta pencegahan pengiriman PMI ilegal lebih bisa massif dilaksanakan,” terang dia.

Menurut Dzulfikar, pengalaman polisi aktif dalam melakukan investigasi, langkah intelijen, dan kerja operasional hukum sangat relevan dengan persoalan migran ilegal dan eksploitasi. Apalagi bila mengingat KP2MI memiliki keterbatasan dalam sumber daya manusia, anggaran, dan kewenangan penegakan hukum. Kerja sama dengan Polri sangat dibutuhkan.

”Polisi aktif yang ditempatkan di KP2MI tentu sudah berpengalaman dalam melakukan investigasi, intelijen, dan kerja operasional hukum, yang sangat relevan untuk menangani kasus migran ilegal dan eksploitasi. Hal ini penting karena KP2MI memiliki keterbatasan dari sisi SDM, anggaran, dan kewenangan penegakan hukum,” terang dia.

Tidak hanya itu, Dzulfikar mengingatkan kembali bahwa  pelindungan pekerja migran kini sudah menjadi atensi khusus Presiden Prabowo Subianto. Dia menyatakan bahwa jumlah PMI prosedural dan non-prosedural saat ini berbanding sama. Untuk melakukan pencegahan, pengawasan, dan penindakan, KP2MI membutuhkan polisi aktif. 

”Perlunya penegak hukum (Polri) dapat membantu tugas KP2MI dalam prosesi pencegahan dan penindakan pelaku-pelaku penempatan PMI ilegal,” ujarnya.

Saat ini, KP2MI sudah memiliki direktur siber. Menurut dia, jabatan itu pantas diisi oleh jenderal Polri yang berpengalaman di bidang siber. Karena itu, Dzulfikar menyatakan bahwa keberadaan polisi aktif pada jabatan-jabatan di KP2MI sangat penting.

”Sejauh ini tidak ada kendala dalam hal komunikasi dan kerja sama tim. Bahkan anggota Polri punya satu kelebihan karena terbiasa kerja cepat termasuk kerja dalam situasi genting seperti penanganan kasus-kasus TPPO dan pencegahan pengiriman PMI ilegal,” ungkap dia.