Saldo Bansos PKH-BPNT hingga Rp 4,5 Juta Masuk Rekening KKS, Ini Daftar Daerah yang Sudah Cair

JawaPos.com - Warga penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) mulai menerima kabar baik pada pertengahan November 2025 ini.

Sejumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melaporkan dana bantuan sudah masuk ke rekening Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) milik mereka.

Informasi ini dilaporkan kanal YouTube Cek Bansos yang menampilkan laporan langsung dari penerima di berbagai daerah.

PKH Cair Hingga Rp 4,5 Juta di Serang

Di Serang, Banten, seorang penerima PKH menyampaikan bahwa saldo sebesar Rp 4.500.000 telah masuk ke rekening KKS miliknya.

Jumlah ini merupakan akumulasi tiga tahap pencairan, masing-masing Rp 1.500.000 untuk dua komponen anak balita.

Meski pencairan sudah berjalan, tidak semua KPM merasakan hal yang sama. Masih banyak penerima yang hingga kini belum menerima bantuan.

Sumatera Selatan Juga Sudah Cair  

Tak hanya di Banten, KPM di Sumatera Selatan juga melaporkan tanda-tanda pencairan. Salah satu penerima menyebut saldo yang masuk mencapai Rp3.596.000.

Aliran bansos yang mulai bergerak ini menjadi kabar baik bagi warga yang menantikan pencairan menjelang akhir tahun.

BPNT Tahap Empat Sudah Disalurkan

Untuk bantuan BPNT, pencairan tahap keempat juga mulai dilakukan. BNI diketahui menyalurkan bantuan senilai Rp 600.000 kepada sejumlah penerima di Bondowoso (Jawa Timur) dan wilayah Cipatat (Gunung Mas).

KPM diimbau rutin mengecek saldo KKS mereka, terutama bagi penerima PKH dan BPNT yang sebelumnya berada di skema kantor pos dan kini dialihkan ke sistem perbankan.

Proses Bertahap, KPM Diminta Bersabar

Pemerintah menegaskan bahwa proses pencairan dilakukan secara bertahap dan belum merata.

Karena itu, masyarakat diminta tetap bersabar menunggu pembaruan dari Kementerian Sosial serta Dinas Sosial kabupaten/kota mengenai jadwal pencairan berikutnya.

Status SIKS-NG Diduga Jadi Penyebab Bansos Belum Cair

Dalam penjelasannya, disebutkan penyebab utama keterlambatan adalah status data pada SIKS-NG Kementerian Sosial yang masih berada di tahap “belum SPM” atau Surat Perintah Membayar yang belum diterbitkan.

Kondisi ini membuat proses penyaluran belum bisa dilakukan ke sejumlah rekening KKS di berbagai daerah.