JawaPos.com - Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI) menetapkan target besar dalam pengelolaan perbatasan untuk periode RPJMN 2025–2029. 

Melalui Rapat Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian (Rakorendal) 2025 yang digelar Selasa (18/11), pemerintah pusat dan daerah menyepakati percepatan penyelesaian segmen batas negara, pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN), serta pembentukan pusat-pusat ekonomi baru di kawasan terluar Indonesia.

Rapat strategis yang dipimpin Menko Polhukam sekaligus Ketua Pengarah BNPP Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago serta Mendagri sekaligus Kepala BNPP Tito Karnavian itu menandai konsolidasi awal kebijakan perbatasan dalam lima tahun ke depan. 

Keduanya menekankan bahwa pembangunan perbatasan tidak lagi hanya berorientasi pada pengamanan, melainkan juga penguatan kesejahteraan masyarakat dan kedaulatan negara.

Dalam arahannya, Djamari menegaskan bahwa seluruh program lintas kementerian/lembaga harus mengikuti Rencana Induk (Renduk) BWNKP agar pembangunan perbatasan berjalan terpadu. 

Ia mengingatkan bahwa kawasan perbatasan adalah beranda terdepan bangsa yang harus dikelola secara serius agar memberikan manfaat nyata bagi warga yang tinggal di garis terluar. 

"Pemerataan pembangunan di daerah perbatasan, menjadi tanggung jawab bersama pemerintah pusat dan daerah," kata Djamari melalui acara yang digelar di Bogor, Jawa Barat itu.

Sementara itu, Mendagri Tito Karnavian memaparkan tiga mandat utama BNPP dalam periode mendatang. Pertama, penyelesaian segmen batas negara, baik darat maupun laut, termasuk titik-titik krusial seperti Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, wilayah Oecusse di Timor Leste, serta Pulau Sebatik. 

Ia memastikan komunikasi dengan negara tetangga terus dibangun agar penyelesaian batas dapat dilakukan secara tuntas dan cepat.

Mandat kedua adalah penguatan pengelolaan PLBN. Tito menyebut kualitas PLBN Indonesia kini sudah lebih maju dibandingkan beberapa negara di kawasan, dan pemerintah berencana menambah 11 PLBN baru dalam waktu dekat. 

"Kami berharap pembangunan fisik tersebut dapat segera diselesaikan Kementerian PUPR," ujar Tito. PLBN, katanya, tidak hanya menjadi pintu gerbang negara, tetapi juga wajah pelayanan pemerintah melalui unsur CIQS yang berada di dalamnya.

Hingga saat ini, BNPP telah menyelesaikan pembangunan dan pengoperasian 15 PLBN sebagai tindak lanjut Inpres Nomor 6 Tahun 2015 dan Inpres Nomor 1 Tahun 2019. Peningkatan fasilitas PLBN diharapkan mampu mendorong aktivitas ekonomi lintas batas, menurunkan biaya logistik, dan memperkuat mobilitas masyarakat serta barang.

Tito juga menyoroti mandat ketiga, yakni mendorong pertumbuhan pusat ekonomi baru di kawasan perbatasan. Menurutnya, pembangunan perbatasan tidak hanya soal infrastruktur dan batas negara, tetapi juga tentang menciptakan produktivitas ekonomi yang menjadi penopang kesejahteraan masyarakat.

Kawasan perbatasan, tegasnya, harus mampu menjadi buffer zone yang memperkuat sistem pertahanan nasional, namun tetap hidup secara ekonomi.

Sekretaris BNPP Komjen Pol Makhruzi menambahkan bahwa sinergi lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah adalah prasyarat utama keberhasilan pembangunan perbatasan.